Menkeu Purbaya: Pertumbuhan Ekonomi 5% Belum Cukup Kurangi Pengangguran

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di angka 5% ternyata belum mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup.

Menurut dia, angka tersebut masih terlalu rendah untuk menekan tingkat pengangguran yang terus bertambah setiap tahun.

Purbaya mengungkapkan, banyak masyarakat yang akhirnya memilih bekerja di sektor informal karena sulit menemukan pekerjaan tetap. Padahal, sektor informal tidak mampu memberikan kesejahteraan jangka panjang seperti halnya sektor formal.

"Kalau 5% itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja yang masuk usia kerja setiap tahun. Sekarang 5% kenapa pengangguran turun? Karena kerjanya informal. Desain ekonomi enggak seperti itu, kita enggak mau warga negara kita kerjanya di informal. Kalau bisa semuanya kaya di sektor formal,” kata Purbaya dalam Sarasehan 100 Ekonom INDEF, di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Menurut perhitungan Purbaya, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi minimal 6,7% untuk dapat menampung seluruh angkatan kerja baru di sektor formal.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa 6%

Namun, tantangan besar menghadang. Sejak krisis ekonomi 1998, Indonesia belum pernah lagi mencapai pertumbuhan setinggi itu. Imbasnya, sebagian besar tenaga kerja baru tidak terserap secara optimal, sehingga angka pengangguran tetap tinggi.

Purbaya menegaskan, kunci untuk mencapai target tersebut terletak pada penguatan sektor swasta. Ia yakin, jika mesin ekonomi nasional bisa kembali bergeliat melalui investasi dan industri produktif, pertumbuhan ekonomi di kisaran 6% bukan hal yang mustahil.

"Jadi kita harus ciptakan pertumbuhan yang lebih cepat. hitung-hitungannya berapa jadi potential growth-nya? Untuk sekarang mungkin 6,7%. Jadi kita harus tumbuh di situ. Harus tumbuh di sekitar 6,7% minimal untuk menyerap tenaga kerja yang masuk usia kerja di sektor formal," pungkasnya.

Purbaya mengungkapkan alasan tidak menaikkan pajak pasca dirinya dipercaya Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin Kementerian Keuangan pada awal September lalu.

Purbaya mengatakan, hal itu dikarenakan kondisi ekonomi Indonesia saat ini tengah mengalami perlambatan. Menurutnya, perlambatan tersebut tidak semata disebabkan oleh faktor global, tetapi juga akibat kebijakan ekonomi yang kurang tepat sasaran.

"Jadi, ketika ekonomi jatuh seperti itu, kalau kita kenakan pajak di mana-mana semuanya buka countercyclical, itu pro," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memprediksi pertumbuhan ekonomi triwulan IV bisa tembus 5,5 persen. Optimisme itu muncul didorong dengan penempatan dana negara yang disalurkan ke bank Himbara sebesar Rp 200 triliun.

Hal itu ia sampaikan dihadapan para investor dalam Investor Meeting di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025). Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan bank dan pelaku pasar modal itu, Menkeu Purbaya menegaskan kebijakan pemerintah saat ini mulai menunjukkan hasil positif.

Salah satu topik yang banyak ditanyakan oleh investor adalah dampak dari penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun di perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Mereka nanya Rp 200 triliun gimana sih dampaknya ke ekonomi, segala macam. Hitungan kita sih, tadi ada dari bank-bank juga kan yang terlibat dalam dana itu," ujar Purbaya di DJP, ditulis Selasa (14/10/2025).

Purbaya menjelaskan, sejauh ini kebijakan tersebut sudah mulai memberikan efek berganda pada sektor riil melalui peningkatan penyaluran kredit.

Menurutnya, bahkan beberapa bank pelat merah bahkan mengajukan tambahan alokasi dana karena melihat hasilnya yang positif.

Purbaya menilai, optimisme investor dan lembaga keuangan terhadap kebijakan pemerintah menjadi sinyal kuat bahwa ekonomi nasional masih berada di jalur pemulihan yang berkelanjutan.

"Mereka bilang sih makin lama makin bagus penyerapannya. Bahkan BRI bilang minta tambah, ada beberapa yang minta tambah juga, nanti kita lihat bisa apa nggak. Mungkin bisa ya," ujarnya.