Menkeu Purbaya Tambah Dana LPDP Jadi Rp 25 Triliun, Termasuk dari Hasil Korupsi CPO

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa dana hasil sitaan kasus korupsi Crude Palm Oil (CPO) sebesar Rp 13,2 triliun telah dialokasikan ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Langkah ini dilakukan atas permintaan Presiden Prabowo Subianto, yang ingin memperkuat dana abadi pendidikan nasional.

“Sudah dimasukin ke LPDP,” kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, dikutip Rabu (29/10/2025).

Lebih lanjut, Purbaya menyebut pemerintah bahkan menambah jumlah dana yang digelontorkan untuk LPDP menjadi Rp 25 triliun, melampaui nilai hasil sitaan korupsi tersebut.

“(Uang hasil sitaan) sudah dimasukkan ke LPDP. Kita kasih lebih malah Rp 25 triliun ke LPDP,” ujar Purbaya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya agar dana hasil tindak pidana korupsi dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 20 Oktober 2025, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperbesar alokasi dana LPDP demi masa depan generasi muda.

“Mungkin yang Rp 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan ke Menteri Keuangan. Mungkin Menteri Keuangan, sebagian kita taruh di LPDP untuk masa depan,” kata Prabowo saat itu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengalokasikan sebagian uang hasil sitaan korupsi ekspor minyak kelapa sawit (CPO) Rp 13 triliun untuk investasi program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Prabowo ingin uang hasil efisiensi dan sitaan dari para koruptor dipergunakan untuk beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

"Kita didik mereka dengan beasiswa penuh LPDP akan saya tambahkan, uang-uang dari sisa efisiensi penghematan uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP, mungkin yang Rp13 triliun," kata Prabowo saat memimpin sidang kabinet 1 tahun pemerintahan di Istana Negara Jakarta, Senin (20/10/2025).

Hari ini, Kejaksaan Agung menyerahkan uang Rp13 triliun kepada Menkeu Purbaya. Uang tersebut merupakan hasil sitaan Kejaksaan Agung dari kasus korupsi ekspor CPO dan turunnya.

"Mungkin yang Rp13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan Menteri Keuangan, mungkin Menteri Keuangan, mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan ya," jelasnya. 

Prabowo menilai sektor pendidikan Indonesia harus diperkuat, salah satunya dengan diberikan suntikan dana. Salah satu program pemerintah yakni membangun Sekolah Garuda untuk mencetak generasi unggul dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain.

"Kita mengerti bahwa kita harus mengejar negara-negara lain. Karena itu segala upaya kita akan lakukan untuk mengejar ini, tadi SMA Garuda 10 kita berharap 10 tiap tahun. Dan ini kriterianya sangat tinggi tapi tidak ada masalah saudara-saudara, kita negara besar," tutur Prabowo.

Bersamaan dengan itu, Prabowo menekankan pentingnya mencari anak-anak dengan tingkat kecerdasan atau IQ tinggi. Namun, kata dia, pencarian jangan berfokus ke anak-anak yang berada di golongan menegah atas. 

"Kita harus mencari mereka ini dan jangan anggap bahwa mereka itu anak-anak orang menengah ke atas, banyak anak orang bawah, orang miskin ternyata punya kecerdasan yang tinggi. Kita harus cari mereka," ujar dia.

Kepala Negara meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Menteri Sosial, Panglima TNI, hingga Kapolri membangun jaringan ke desa untuk mencari generasi unggul.

"Mungkin dibantu oleh ormas-ormas, dibantu yang punya yayasan-yayasan cari mereka ini," tutup Prabowo.