Menko Airlangga Buka-bukaan: Banyak Negara Takut QRIS

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto buka-bukaan alasan QR Indonesia Standard (QRIS) ditakuti sistem pembayaran internasional. Salah satunya imbas dari meluasnya penggunaan QRIS.

Mulanya, dia menjelaskan, Indonesia serius dalam mengembangkan digitalisasi, termasuk penggunaan QRIS di berbagai negara. Perluasan ini disebut membuat khawatir beberapa negara lain.

"Indonesia juga terus mendorong digitalisasi, salah satunya local currency settlement atau local currency transaction dimana salah satunya dengan QRIS, ini kita sudah tembus berbagai negara termasuk ASEAN, 5 negara ASEAN plus Jepang juga didorong di negara UEA dan berbagai negara lain dan ini yang dikhawatirkan oleh berbagai negara," tutur Airlangga dalam CEO Insight, di Hutan Kota by Plataran, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Dalam catatannya, QRIS telah digunakan sekitar 56 juta orang. Jauh lebih tinggi ketimbang pengguna kartu kredit dengan jumlah 17 juta pengguna. Perbedaan jumlah ini pula yang disinyalir Airlangga jadi sebab banyak negara khawatir.

"Jadi credit card 17 juta, QRIS sudah sekitar 56 juta makanya ditakuti. Ditanya apakah QRIS menggunakan standar internasional, jawabannya, ya. Karena ini bisa digunakan di berbagai negara," ungkapnya.

Seperti diketahui, QRIS pernah menjadi sorotan pemerintah Amerika Serikat (AS). Hal itu mencuat dalam negosiasi tarif balasan atau tarif resiprokal yang ditetapkan AS kepada Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Indonesia terus meningkat, bahkan mengalahkan pengguna kartu kredit.

“(Pengguna) QRIS itu terus meningkat dan jumlah penggunanya di Indonesia sudah lebih dari 50 juta. Jadi, ini sudah lebih tinggi dari pengguna credit card (kartu kredit),” kata Airlangga dalam acara New Economic Order Indonesia’s Largest Investment Forum di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (9/10/2025).

Disisi lain, penyedia jasa layanan pembayaran elektronik lainnya atau provider e-payment mulai khawatir dengan meningkatnya jumlah pengguna QRIS, dan implementasi QRIS di berbagai negara baik di ASEAN hingga negara lainnya yang sangat cepat.

Diketahui, pembayaran QRIS telah bisa digunakan di negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, hingga Korea Selatan.

Bahkan, kata Airlangga, Bank Indonesia akan terus melakukan perluasan metode pembayaran QRIS ke Uni Emirat Arab.

“Kita sedang mendorong untuk di Uni Emirat Arab. Kalau ini kita bisa lakukan, maka kita tidak menggunakan currency lain untuk transaksi di luar negeri. Nah, ini sangat membantu untuk menjaga stabilitas rupiah kita,” ujar Airlangga Hartarto.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Kantor Perwakilan Dagang (USTR) menyoroti Sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Hal itu tertuang dalam laporan National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers yang dirilis akhir Maret 2025.

USTR menyebut, penerapan QRIS yang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG/2019 berpotensi membatasi ruang gerak perusahaan asing untuk bersaing di pasar pembayaran digital Indonesia.

"Perusahaan-perusahaan AS, termasuk penyedia layanan pembayaran dan bank, menyampaikan kekhawatirannya karena selama proses penyusunan kebijakan kode QR oleh BI," tulis USTR dalam laporannya, dikutip Liputan6.com, Senin (21/4/2025).

Dalam laporan tersebut, USTR menilai para pemangku kepentingan internasional tidak diberi informasi mengenai perubahan yang mungkin terjadi maupun kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai sistem tersebut, termasuk bagaimana sistem tersebut dapat dirancang agar lebih selaras dengan sistem pembayaran yang sudah ada.