Menteri Bahlil Sentil SPBU Swasta yang Protes Kandungan Etanol di BBM Impor Pertamina

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan kandungan etanol di bahan bakar minyak (BBM) bukan suatu hal yang buruk. Dia turut menyinggung badan usaha swasta yang sempat mempermasalahkan kandungan etanol dalam base fuel yang diimpor PT Pertamina (Persero).

Pada negosiasi awal kerja sama badan usaha swasta seperti Shell, Vivo, hingga BP-AKR dengan Pertamina sempat mandek. Salah satu sorotannya soal kandungan 3,5 persen etanol dalam base fuel yang diimpor Pertamina. Bahlil meminta SPBU Swasta untuk tidak memaksakan kehendak tertentu.

"Jangan swasta memaksakan kehendak begitu loh. Apalagi SPBU-SPBU ini begitu. Jangan dikirain kita enggak paham seperti orang Papua bilang, adek kau baru mau tulis, kakak sudah baca," ungkap Bahlil dalam Sarasehan 100 Ekonom, di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Pada konteks ini, Bahlil mulanya menuturkan soal etanol yang sudah digunakan oleh banyak negara. Di antaranya India telah menggunakan campuran etanol 30 persen (E30), Thailand dan Amerika telah menggunakan E20, sebagian negara di Amerika bahkan mencapai E85.

"Jadi sangat tidak benar kalau ada diskusi-diskusi oleh berbagai kelompok yang mengatakan bahwa etanol ini adalah barang yang enggak bagus," ucapnya.

Di sisi lain, Bahlil menerangkan juga kalau pengembangan etanol di Indonesia membawa dampak yang positif. "Jadi kita itu jangan, jangan apa ya, ya selalu berpikir sesuatu yang seolah-olah ada sesuatu-sesuatu-sesuatu gitu," tegasnya.

Selepas acara tersebut Bahlil memberikan kabar terbaru soal negosiasi badan usaha swasta dan Pertamina. Menurut dia, seluruh aspeknya kini dibahas secara bisnis (business to business/B2B)

"Semua yang sudah B2B dengan Pertamina, pasti Pertamina sudah mempersiapkan itu, dan komunikasinya sudah jalan," katanya, singkat.

Kuota Impor BBM Swasta

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan badan usaha swasta tetap mendapat kuota impor BBM untuk 2026. Dia membuka peluang kuotanya ditambah lagi.

"Terkait dengan 2026, kita akan memberikan kuota juga dan kita akan berlakukan sama bagi perusahaan-perusahaan yang mau taat aturan," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Dia menegaskan, pemerintah dan pelaku usaha swasta harus berjalan bersama. Bahlil juga menerangkan pemerintah berkewajiban mengayomi pengusaha. 

"Saya katakan bahwa pemerintah enggak boleh zalim pada pengusaha tapi pengusaha juga jangan ngatur pemerintah. Pemerintah dan swasta harus sama-sama, pemerintah punya kewajiban mengayomi pengusaha, tapi pengusaha juga punya kewajiban jangan ngatur pemerintah, kita sama-sama membutuhkan," ia menambahkan.

Asal tahu saja, kuota impor bagi badan usaha swasta seperti Shell, bp, hingga Vivo tahun ini lebih tinggi 10 persen dari alokasi 2024. Hanya saja, di pertengahan Agustus 2025, sejumlah SPBU swasta sudah mulai kehabisan stok.

Tambahan serupa, kemungkinan bisa diberikan lagi untuk 2026.

"Sampai saat ini pikiran saya masih begitu, terkecuali kalau ada yang agak sedikit bagaimana-bagaimana, kita pikirkan lah ya," ujar Bahlil.