Menteri Trenggono Butuh 70 Kapal Pengawas Buat Tangkap Pencuri Ikan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyebut Indonesia butuh setidaknya 70 kapal pengawas. Tujuannya untuk mengawasi 6 zona perairan RI dari tindakan ilegal, termasuk penangkapan ikan ilegal.

Dia menceritakan, saat ini KKP baru memiliki 34 kapal pengawas dengan usia rata-rata lebih dari 15 tahun. Walaupun masih bisa beroperasi normal, tapi dia masih membutuhkan tambahan lagi.

"Kami saat ini tentu ingin menyampaikan bahwa kondisi jumlah kapal yang kami miliki saat ini baru atau terbatas hanya 34 unit yang usia rata-rata sudah lebih dari 15 tahun tapi masih beroperasi dengan baik," ungkap Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR, di Jakarta, Rabu (5/11/2024).

Dia menyebut, idealnya KKP mengoperasikan 70 unit kapal pengawas untuk mengawasi 6 zona perairan Indonesia. Salah satu tantangannya, kata dia, adalah menindak penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing.

"Idealnya sebetulnya kita memiliki 70 kapal untuk mengawasi seluruh peluasan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang kita bagi menjadi enam zona penangkapan," ujarnya.

Trenggono menyampaikan, saat ini pemerintah memang menindak illegal fishing yang dilakukan oleh kapal ikan asal berbendera negara lain. Namun, dari sisi pengawasan pun ternyata belum maksimal.

"Jadi kalau kita sekarang ini pengawasannya adalah IUU FISI yang dari luar. Tapi sisi lain dari dalam negeri pun kita tidak punya kemampuan yang layak untuk mengantisipasi penangkapan-penangkapan yang sifatnya dari dalam juga masuk dalam kategori IUU Fishing," bebernya.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp 6,79 triliun dari kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam setahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono menyampaukan, pihaknya sudah menangani 2.258 kasus di bidang kelautan dan perikanan. Ini terdiri dari 2.209 kasus yang dikenakan sanksi administratif dan 49 kasus yang dikenakan proses pidana.

"Kami juga terus bekerja, mulai dari melakukan penangkapan kapal illegal fishing, penertiban rumpon ilegal, penggagalan penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) dan jenis ikan dilindungi, pengawasan destructive fishing, pengawasan obat ikan ilegal, hingga penindakan pemanfaatan sumber daya kelautan berupa Pemanfaatan Ruang Laur,” kata Pung Nugroho dalam keterangan resmi.

Berdasarkan data KKP, dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Ditjen PSDKP berhasil menangkap sebanyak 326 unit kapal perikanan ilegal, terdiri dari 297 unit kapal perikanan Indonesia (KII) dan 29 unit kapal ikan asing (KIA). Dari kinerja tersebut, hitungan valuasi potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp3,59 Triliun.

Selanjutnya, KKP juga berhasil melakukan penertiban sebanyak 121 rumpon asing ilegal. Rumpon-rumpon ini ditertibkan di WPP-NRI 716 (Laut Sulawesi), WPP-NRI 717 (Samudera Pasifik) dan WPP-NRI 715 (Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera). Dari hasil penertiban rumpon tersebut, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan yaitu sebesar Rp 96,8 Miliar.

“Dalam hal pengawasan Benih Bening Lobster (BBL), kerja sama Ditjen PSDKP dengan instansi terkait berhasil menggagalkan penyelundupan delapan juta lebih BBL yang akan dikirim keluar Indonesia. Hitungan Valuasi potensi kerugian negara yang berhasil diselematkan yaitu sebesar Rp 1,02 Triliun,” tambah Ipunk.

Di samping komoditas BBL, Ditjen PSDKP juga berhasil membongkar jaringan penyelundupan dan perdagangan telur penyu lintas negara serta mengamankan barang bukti sebanyak 103.400 butir telur di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Valuasi potensi kerugian negara yang diselamatkan senilai Rp 10,3 Miliar.

Kemudian, operasi pengawasan terhadap usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi berhasil menghentikan sementara atau menyegel sebanyak 551 ikan Arwana Super Red (Scleropages Formosus) tanpa perizinan berusaha di Pontianak, Kalimantan Barat. Nilai valuasi kerugian negara yang berhasil diselamatkan senilai Rp 1,3 Miliar.