Prabowo Tak Masalah Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan, bahwa utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh tidak perlu terlalu dipersoalkan.

Meskipun nilai utang yang harus dibayarkan mencapai lebih dari Rp 1 triliun per tahun, RI 1 menilai pengoperasian Whoosh punya manfaat jangka panjang, dari segi ekonomi hingga sosial.

"Pokoknya enggak ada masalah. Kita mungkin harus bayar Rp 1,2 triliun per tahun. Tapi manfaatnya, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan. Ini semua harus dihitung," ujar Prabowo di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Selain itu, Indonesia juga bakal memanfaatkan transfer pengetahuan dan teknologi dari proyek Kereta Cepat Whoosh. Khususnya dari China, yang jadi operator awal dari sistem kereta cepat tersebut.

"Dan yang penting adalah, kita kuasai teknologi, we are at the edge of the best practice. Dan ingat ya, ini timbul kerjasama kita dengan Tiongkok," kata Prabowo.

"Jadi sudah lah, saya sudah katakan, Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi enggak perlu ribut," dia menegaskan.

Di tempat yang sama, Presiden Prabowo Subianto sepakat untuk mengucurkan anggaran sebesar Rp 5 triliun untuk pengadaan 30 rangkaian kereta baru untuk pengoperasian KRL Commuter Line. Adapun jumlah itu lebih tinggi dari permintaan PT KAI (Persero).

Prabowo menekankan, dirinya bakal terus mengutamakan kepentingan masyarakat banyak. Oleh karenanya, ia tidak segan-segan menyetujui anggaran tak sedikit untuk menambah kapasitas kereta api.

"Untuk Jabodetabek, Dirut PT KAI mengatakan harus membuat tambahan rangkaian baru. Satu rangkaian butuh uang USD 9 juta. Beliau ajukan. Totalnya Rp 4,8 triliun. Saya setujui, bahkan saya alokasi. Bahkan beliau ajukan Rp 4,8 t saya setuju, tidak Rp 4,8, Rp 5 t saya setujui," ujarnya.

"Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Uangnya kita hemat, tapi kepentingan rakyat di atas segala kepentingan," dia menekankan.

Sebagai tindak lanjut, Prabowo pun bertanya kepada Direktur Utama PT KAI (Persero), Bobby Rasyidin soal kesiapan perusahaan mendatangkan kereta baru tersebut. RI 1 lantas memberi tenggat waktu pengadaan maksimal 1 tahun.

"Dan saya minta harus segera dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepatnya. Bisa berapa? Ini didengar loh, 6 bulan. Sudah lah, aku kasih 1 tahun. Nanti dia stres, enggak bisa tidur," ungkapnya sembari berbincang dengan Dirut KAI.

"Tenang saja, kalau kamu bisa 6 bulan, oke, tapi 1 tahun harus. Ini rakyat yang saksi, nanti ada tambahan 30 rangkaian baru," tegas Prabowo.