Sampah RI Banyak Berakhir ke Sungai dan Jalan Karena Masyarakat Tak Mampu Bayar Iuran

Liputan6.com, Jakarta - Banyak sampah di Indonesia berakhir di sungai dan jalan raya. Ketidakmampuan masyarakat membayar iuran pengangkutan sampah disebut menjadi salah satu penyebab utama. Managing Director Stakeholder Management Danantara, Rohan Hafa menjelaskan, temuan masalah sampah ini dari riset Bank Dunia terkait pengelolaan sampah di Indonesia.

"Sampah di Indonesia itu 50%, ini World Bank ya, tidak ada Indonesia-nya sama sekali, 50% sampah di Indonesia lari di jalanan dan di kali (sungai), based on surveinya World Bank," kata Rohan dalam diskusi media di Wisma Danantara, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Ia menjelaskan, besaran iuran pengangkutan sampah yang berkisar Rp 10.000 hingga Rp 15.000 per rumah tangga dinilai masih memberatkan sebagian masyarakat. Selain itu, faktor kedisiplinan juga turut memengaruhi.

"Akar persoalannya Rp 10.000-Rp  15.000 itu. 50% penduduk Indonesia tidak mampu, walaupun pasti ada yang nakal-nakal juga mampu tapi nggak mau juga bayar dan sebagainya," ujarnya.

Rohan menambahkan, mayoritas sampah yang dikumpulkan saat ini masih berakhir di lahan penampungan sewaan. Biaya sewa tersebut kemudian dibebankan kembali kepada masyarakat melalui iuran rutin.

Rohan menilai konsep Waste to Energy (WtE) atau pengolahan sampah menjadi energi listrik dapat menjadi solusi dalam pengelolaan sampah nasional.

Dengan skema ini, sampah tidak lagi ditampung di lahan terbuka, melainkan langsung diolah menjadi energi listrik. Hal ini juga memungkinkan pengangkutan sampah dari rumah dilakukan tanpa membebani masyarakat.

"Konsep waste-to-energy supaya orang buang sampah di tempatnya, artinya dia akan pasti diangkut, berarti yang angkut gratis dari rumah. Mulainya dari situ, itu dilakukan oleh Pemda," jelasnya.

Ia juga menilai pemerintah daerah akan diuntungkan karena tidak lagi harus menanggung biaya sewa lahan tempat pembuangan sampah seperti di Bantar Gebang.

"Pemda kenapa mau? Karena Pemda tidak lagi di-charge bayar sewa lahan tempat sampah yang Bantar Gebang itu, enggak di-charge lagi dia, yang mana lebih mahal bayar sewa daripada dia harus bayar ongkos ngangkut (sampah) itu. Itu yang dibenahi itunya dulu," tambah Rohan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) ditargetkan mulai beroperasi pada 2027.

Menurutnya, proyek ini akan dibangun di lebih dari 30 titik untuk mengelola sampah dari sekitar 61 kabupaten/kota di Indonesia.

"Ini yang pertama. Ini akan selesai, yang batch pertama, itu bulan tahun 2027. Saudara tagih sama kami, kalau 2027 belum selesai, ya nanti Menteri Lingkungan ini bisa diomelin," kata Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Empat proyek awal akan dimulai pada Juni 2026 dan ditargetkan rampung pada Oktober 2027, yakni di Denpasar Raya, Kota Bekasi, Bogor Raya, dan Yogyakarta Raya.

Zulkifli menjelaskan, proses pembangunan membutuhkan waktu karena harus menyelesaikan berbagai aspek administratif, terutama terkait lahan.

"Kok lama? Sebelum-sebelumnya, kan kita diberikan tugas sudah hampir berapa bulan? Ada 6 bulan, kenapa lama? Yaa ngolah tanahnya itu. Ya, tanahnya ini, ada suratnya, macam-macam lah," ujarnya.

"Kalau tanah negara harus menyelesaikan aturannya dulu, harus selesai sewanya. Karena kalau tanah pemerintah itu, dia pinjam pakai hanya 1 tahun. Padahal ini kan dipakainya 30 tahun," sambungnya.