Wanti-Wanti Mentan Amran: Beras Tak Boleh Langka di Pasaran

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menegaskan tidak boleh ada kelangkaan beras di pasaran. Menurutnya, ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri dipastikan tanpa kendala.

Hal ini didorong oleh keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras sejak 2025. Untuk memastikan distribusi tetap lancar, Amran telah meminta Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia (Satgas Pangan Polri) turun tangan melakukan pengawasan secara berkala.

"Beras kita melimpah. Jangan mempermainkan harga di lapangan karena kami sudah meminta Satgas turun ke lapangan. Tidak ada yang langka. Tolong tidak ada pangan, khususnya beras yang menjadi makanan pokok kita, sampai langka," tegas Amran dalam keterangan resminya, Sabtu (25/7/2026).

Ia menerangkan bahwa pemantauan terus dilakukan di pasaran. Amran mencatat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saat ini sangat melimpah, yakni mencapai 5,2 juta ton di gudang Perum Bulog.

"Kami bersama Satgas Pangan memantau seluruh Indonesia. Semua gudang kita penuh dengan beras sekarang ini. Stok saat ini 5,2 juta ton, sementara kapasitas gudang kita 3 juta ton sehingga kita menyewa gudang tambahan 2,3 juta ton. Ini capaian tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka," kata Amran.

Amran pun mewanti-wanti para pelaku usaha di sektor perberasan agar tidak menaikkan harga secara semena-mena. Harga beras untuk masyarakat harus tetap terkendali.

"Kepada teman-teman pengusaha, jangan mempermainkan harga di lapangan. Kalau dulu stok di Bulog hanya 1 juta ton lalu harga naik, kesimpulannya impor. Sekarang berbeda, kita surplus dan sudah swasembada," ujar Amran.

"Tolong sekali lagi kepada seluruh pedagang beras di Indonesia, jangan mempermainkan harga. Kami sudah sepakat dengan Satgas Pangan dan seluruh Dirkrimsus se-Indonesia untuk terus memantau, dan yang nakal akan kita tindak tegas," imbuhnya.

Sebelumnya, Bapanas memastikan tidak ada kelangkaan beras premium di pasaran dan menjamin beras produksi BUMN masih tersedia secara aman, meskipun diakui sempat terjadi kekosongan di beberapa ritel modern.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, memastikan pasokan beras premium akan terus disalurkan, termasuk ke lini ritel modern. Meski mengakui ada sedikit penyesuaian harga, menurutnya pergerakan tersebut masih berada tak jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Sebenarnya tidak langka. Kalau dibilang langka, tidak. Kami juga turun bersama tim, memang ada beberapa ritel yang kosong, tetapi sebagian besar masih ada. Beras Bulog masih tersedia, begitu pula beras premium dengan berbagai merek, termasuk dari ID Food seperti Rania dan lain sebagainya," jelas Ketut.

Berdasarkan catatan Bapanas per 24 Juli 2026, rata-rata harga beras premium secara nasional berada di angka Rp 15.966 per kilogram (kg). Namun, level harga tersebut merupakan rata-rata gabungan dari keseluruhan tiga zonasi HET beras premium di Indonesia.

Sebagai gambaran, pada Zona I (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi), rata-rata harga beras premium hanya sedikit melebihi HET. Per 24 Juli 2026, harganya tercatat Rp 15.224 per kg atau hanya selisih 2,17 persen di atas HET yang ditetapkan sebesar Rp 14.900 per kg.

"Kalau dilihat dari harga, relatif stabil walau ada sedikit penyesuaian. Untuk konsumen menengah ke atas naik sedikit, ini memberikan semacam subsidi silang," kata Ketut.

"Kelompok menengah ke atas mengeluarkan sedikit lebih banyak, sementara masyarakat menengah ke bawah yang paling memerlukan tentu terus disokong oleh intervensi dan bantuan pemerintah. Jadi kondisi ini sebenarnya seimbang," sambungnya.

Ketut menerangkan bahwa kenaikan harga beras di tingkat hilir pada dasarnya memberikan ruang keuntungan bagi petani sebagai produsen di sisi hulu produksi. Oleh karena itu, ia mengajak publik untuk tidak hanya melihat dinamika perberasan dari sudut pandang konsumen saja.

"Kita jangan hanya melihat di hilir, tetapi harus melihat kondisi di hulu. Arahan Presiden Prabowo Subianto adalah mewujudkan swasembada. Jika ingin swasembada, tentu petani kita harus berada dalam posisi yang nyaman untuk terus berproduksi," tegas Ketut.

"Jika kita swasembada, masyarakat tentu menjadi lebih tenang dan makmur. Jangan sampai kejadian seperti peternak ayam petelur terulang, di mana harga sempat anjlok ke Rp 16.000 dari yang seharusnya Rp 24.000. Petani dan peternak kita harus terus dijaga tingkat harganya," pungkasnya.