Aturan Pemanfaatan Dibuat Ketat, Jual-Beli Pulau RI Ilegal!

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menemukan dugaan pulau di kawasan Indonesia dijual di media sosial. Padahal aturan mengenai pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil sudah dibuat berlapis dan cukup ketat.

Terbaru, KKP menemukan Pulau Umang, di Banten dijual di media sosial. Tindakan itu dipastikan ilegal. Temuan lainnya, KKP menyegel sebuah resor di Pulau Umang milik PT GSM yang beroperasi tanpa kelengkapan administrasi yang mumpuni.

Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL-SC), Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai aturan soal itu sudah dibuat cukup lengkap dan berlapis. Setidaknya hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

"Dalam pembacaan saya, keseluruhan rezim ini menunjukkan bahwa ruang laut dan pulau kecil tidak pernah dimaksudkan sebagai ruang bebas eksploitasi, melainkan sebagai ruang yang harus direncanakan dan dikendalikan melalui instrumen seperti rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K)," ungkap Marcellus kepada Liputan6.com, Kamis (16/4/2026).

Menurut dia, aturan tadi dirancang cukup restriktif. Dengan kata lain, pemanfaatan pulau kecil dibatasi secara jelas. Misalnya, tidak boleh menguasai seluruh wilayah, harus menyisakan ruang untuk kepentingan publik dan konservasi, serta tetap menjamin akses masyarakat.

"Investor asing pun, dalam pengamatan saya, tidak memiliki ruang untuk kepemilikan langsung; mereka hanya dapat masuk melalui badan hukum Indonesia dan sebatas memperoleh hak kelola," tegas dia.

Merespons tindakan KKP yang ikut menelusuri media sosial dan mendapati pulau dijual secara ilegal, Marcellus memandang langkah itu sebagai upaya pengawasan lanjutan. Hanya saja, ribuan pulau kecil yang tersebar di Tanah Air menjadi tantangan pengawasan di sisi lain.

"Masih ada celah yang muncul ketika regulasi sudah ketat, tetapi kehadiran negara di lapangan belum sepenuhnya menjangkau seluruh titik," ucapnya.

Marcellus memandang, regulasi yang ketat dan berlapis tadi bergantung pada efektivitas dan konsistensi penegakan aturan, integrasi data, dan keterlibatan masyarakat. "Tanpa itu, ruang-ruang kecil yang luput dari pengawasan akan terus menjadi celah bagi praktik pemanfaatan yang melampaui batas hukum," tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyegel sebuah resor mewah di Pulau Umang, Pandeglang, Banten. KKP juga mendapati Pulau Umang dijual di media sosial, dan sempat viral di jagat maya.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono mengatakan pemerintah langsung mengambil tindakan dengan melakukan penygelan resor tersebut. Dia turut merespons kabar dijualnya Pulau Umang.

"Kita melakukan penyegelan juga di pulau Umang, Pulau Umang di Banten, kenapa? Kami mendapati di sosial media itu ada penjualan pulau Umang. Pulau kok dijual? Maka negara hadir disitu kemarin sore kami segel," ungkap Pung dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Menurut penelusuran, Pulau Umang dengar resor mewah itu dijual dengan harga Rp 65 miliar. Pung Nugroho lantas melakukan penelusuran lanjutan. Didapati ada perusahaan PT GSM yang mengelola resor di Pulau Umang.

Namun, hasil penelusuran KKP, PT GSM mengaku tidak menjual Pulau Umang secara online. Kendati begitu, didapati kegiatan resor di Pulau Umang belum memiliki izin yang sesuai mengenai pemanfaatan ruang laut.

"Hasil pemeriksaan dari hal tersebut menunjukkan PT GSM tidak menjual pulau katanya secara online dan iklan oleh agen properti telah dihapus Karena kami lakukan pengawasan. Kalau enggak ditindak mungkin masih lanjut," tuturnya.

Menurutnya, kegiatan usaha Pulau Umang tanpa memiliki dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil, dan Surat Izin Wisata Tirta. "Kepatuhan harga mati. Jangan semena-mena nanti, oh yang penting masyarakat bisa atau enggak bisa, ada aturan (yang berlaku)," tegas Pung Nugroho.