Tambang Emas Martabe Beroperasi Lagi Bulan Depan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Direktur PT United Tractors Tbk (UNTR), Iwan Hadiantoro menargetkan tambang emas Martabe di Kabupaten Batangtoru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara bisa beroperasi Mei 2026, bulan depan. Proses persiapan sudah dilakukan menjelang operasional kembali tambang tersebut.

Diketahui, kegiatan tambang Martabe yang dikelola anak usaha UNTR, PT Agincourt Resources sempat dihentikan sementara pascabencana banjir bandang di Sumatera. Namun, Iwan mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sudah memberikan lampu hijau terhadap operasional tambang Martabe.

"Kita harapkan sambil mempersiapkan ini dan paper work-nya keluar nanti untuk kita izin produksi mulai lagi, seperti yang sudah dikatakan mungkin dalam 1,5 bulan, di bulan pertengahan Mei kita sudah bisa beroperasi lagi," kata Iwan dalam konferensi pers hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), di Menara Astra, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Targetnya, tambang tersebut akan menghasilkan sekitar 60.000 ounce emas sepanjang 2026 ini. Iwan mengatakan, proses persiapan sudah dilakukan secara bertahap.

Mulai dari persiapan alat berat di area tambang hingga menyusun instalani ulang kontraktor tambang di lokasi. Tak lupa, memanggil kembali karyawan yang sempat dirumahkan setelah penghentian sementara.

"Karyawan-karyawan yang sudah sempat kita rumahkan, sekarang kita panggil kembali, dan yang paling penting itu kita berusaha untuk meningkatkan kualitas dan aspek keselamatan serta lingkungan hidupnya. Tentunya kita terus bekerja sama secara intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup juga," beber Iwan.

Sebagai informasi, tambang Martabe dihentikan sementara oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Tambang ini berada di kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS) Batangtoru. Seluruh aktivitas disetop untuk audit lingkungan per 6 Desember 2025 lalu.

Sebelumnya, Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), STJ Budi Santoso, menilai penerapan prinsip Good Mining Practice menjadi faktor penting dalam menilai polemik dampak operasional PT Agincourt Resources (PT AR) di daerah aliran sungai (DAS) Garoga, kawasan Batang Toru, Sumatera Utara.

Menurut Budi, sejumlah kajian dari para ahli menunjukkan bahwa aspek teknis maupun lingkungan telah dianalisis secara komprehensif. Karena itu, pemerintah diharapkan dapat segera memberikan kepastian terkait keberlanjutan operasional perusahaan tersebut.

“Untuk kasus di wilayah Agincourt atau secara umum di DAS Garoga, saya pikir materi tersebut sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan apa yang terjadi dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Yang saya harapkan dari para narasumber selanjutnya adalah menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan di DAS Garoga sudah memenuhi semua prinsip yang disampaikan sebelumnya,” kata Budi Santoso kepada wartawan.

Sementara itu, kajian forensik geospasial terhadap DAS Garoga yang dilakukan Center for Analysis and Applying Geospatial Information (CENAGO) dari Institut Teknologi Bandung (ITB) menyimpulkan bahwa kontribusi aktivitas korporasi terhadap bencana di kawasan tersebut dinilai sangat kecil dibandingkan faktor alam yang ekstrem.

Dalam kajian berbasis data geoscience tersebut, meskipun terdapat perubahan fungsi lahan, proporsinya terhadap luas DAS dinilai relatif kecil.

Alih fungsi lahan oleh PT AGR tercatat sekitar 1,6 persen dari total DAS, PT TBS sebesar 0,4 persen, dan PT NSHE sekitar 0,02 persen. Dengan proporsi tersebut, kontribusi terhadap potensi banjir dianggap tidak signifikan karena secara teori dampaknya bergantung pada perbandingan luas area aktivitas terhadap keseluruhan wilayah DAS.

Pandangan serupa disampaikan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) yang meminta pemerintah segera mengambil keputusan objektif terkait status operasional perusahaan.

Ketua Umum PERHAPI, Sudirman Widhy Hartono, mengatakan evaluasi menyeluruh perlu segera diselesaikan agar kejelasan mengenai kelanjutan operasional PT AR dapat diperoleh, termasuk jika terdapat kewajiban perbaikan yang harus dipenuhi.Sudirman juga menyoroti dampak penghentian operasi PT AR selama sekitar tiga bulan terakhir yang mulai menimbulkan kekhawatiran dari sisi ekonomi, terutama bagi para pekerja dan mitra kerja perusahaan.

"Sudah ada beberapa orang yang dihentikan, terutama dari pihak kontraktor, dan banyak di antara mereka itu sebetulnya anggota-anggota PERHAPI juga. Jadi PERHAPI di sini memiliki concern agar segera ada keputusan dari pemerintah terhadap kelangsungan operasional ini," ujar Sudirman.

Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, tersebut diketahui mempekerjakan sekitar 3.000 pekerja, dengan mayoritas berasal dari masyarakat lokal.Sebelumnya diberitakan, pada Desember 2025 Kementerian Lingkungan Hidup menghentikan sementara operasional PT AR yang mengelola Tambang Emas Martabe.

Kebijakan tersebut diambil setelah terjadinya banjir dan longsor di kawasan Batang Toru. PT AR menjadi satu-satunya perusahaan dari total 28 perusahaan pertambangan yang izinnya dicabut pemerintah karena dinilai melanggar aturan serta diduga berkontribusi terhadap bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025.