Bansos Digital, Mimpi Pemerintah Membuat Bantuan Lebih Tepat Sasaran

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan perubahan besar dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Ke depan, subsidi tidak lagi hanya diberikan dalam bentuk barang atau melalui mekanisme tunai, tetapi akan disalurkan langsung kepada masyarakat melalui rekening bank.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari percepatan digitalisasi perlindungan sosial yang didorong Presiden Prabowo Subianto. Pada tahap awal, pemerintah menargetkan sekitar 50 juta masyarakat termiskin yang masuk desil 1 hingga 5.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penyaluran bantuan secara langsung melalui rekening diharapkan membuat sistem lebih transparan dan adil. Pemerintah juga ingin mengurangi celah korupsi karena distribusi bantuan dilakukan secara digital.

"Subsidi langsung diberikan pada rakyat ke bank account dari rakyat, itu arahan Presiden. Dengan begitu membawa keadilan, ya, memberi keadilan kepada masyarakat kita, masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan," ujar Luhut.

Pemerintah menargetkan uji coba penyaluran bansos langsung ke rekening dimulai pada kuartal I 2027.

Untuk menjalankan skema tersebut, pemerintah harus memastikan penerima manfaat memiliki rekening bank. Pemerintah telah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI untuk menyiapkan fasilitas rekening secara massal.

Target pemerintah bahkan lebih besar dari sekadar 50 juta penerima bansos. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah membidik hingga 200 juta rekening baru agar masyarakat yang selama ini belum memiliki rekening dapat masuk ke sistem keuangan formal.

Namun, rekening hanyalah salah satu bagian dari perubahan tersebut. Persoalan yang lebih besar berada pada data penerima.

Pemerintah masih harus menyelesaikan masalah inclusion error, yakni masyarakat yang sebenarnya tidak berhak tetapi menerima bantuan, serta exclusion error, yaitu warga yang berhak tetapi justru tidak mendapatkan bantuan.

Karena itu, penguatan data menjadi pekerjaan penting sebelum sistem diterapkan secara luas. Luhut menyebut masih terdapat persoalan ketepatan sasaran yang harus diselesaikan pemerintah sebelum penyaluran digital dimulai.

Digitalisasi bansos tidak berhenti pada pembukaan rekening. Pemerintah juga tengah menyiapkan Sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital berbasis artificial intelligence (AI).

Sistem tersebut akan menjadi bagian dari infrastruktur yang digunakan pemerintah untuk mengelola perlindungan sosial secara lebih terintegrasi. Sebelum diterapkan secara nasional, pemerintah menyiapkan berbagai pengujian untuk memastikan sistem mampu menangani akses dalam jumlah besar.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan portal Perlinsos diperkirakan akan diakses sekitar 50 juta masyarakat. Karena itu, pemerintah sepakat melakukan stress test dan load test untuk menguji kapasitas serta keandalan sistem.

Pengujian juga melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), terutama untuk memastikan keamanan sistem dan perlindungan data masyarakat.

Pemerintah sebelumnya telah menguji sistem tersebut di 215 kabupaten dan melihat antusiasme masyarakat. Selanjutnya, penerapan akan diperluas secara nasional.

Namun, pemerintah juga menyadari sistem digital tidak akan langsung sempurna. Karena itu, mekanisme sanggah disiapkan agar masyarakat dapat melaporkan kesalahan data dan pemerintah dapat melakukan pemutakhiran secara berkelanjutan.

Perubahan mekanisme penyaluran bansos juga menghadirkan pekerjaan rumah baru. Ketika bantuan langsung masuk ke rekening pribadi, pemerintah harus memastikan dana tersebut tidak disalahgunakan.

Salah satu risiko yang menjadi perhatian adalah penggunaan dana bansos untuk aktivitas ilegal, termasuk judi online (judol).

Luhut mengatakan pemerintah masih mengkaji cara membatasi penggunaan dana agar tetap digunakan untuk memenuhi kebutuhan penerima. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah memberikan bantuan dalam bentuk kupon yang hanya dapat digunakan untuk kebutuhan tertentu.

"Kami masih memikirkan apakah nanti diberikan dalam bentuk kupon sehingga tidak bisa untuk judi online. Jadi hanya bisa dipakai untuk bayar listrik, beli beras, bayar bensin, dan kebutuhan pokok lainnya," kata Luhut.

Di sisi lain, Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina mengingatkan bahwa digitalisasi tidak boleh hanya berfokus pada teknologi.

Pemerintah juga harus menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses, baik secara digital maupun non-digital. Pendampingan juga dibutuhkan karena tidak semua penerima bansos memiliki tingkat literasi digital dan keuangan yang sama.

Dengan demikian, keberhasilan sistem tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga perlindungan penerima manfaat.

Pemerintah menargetkan berbagai persoalan dalam sistem digital perlindungan sosial dapat semakin dibereskan mulai Oktober 2026. Luhut menyebut pemerintah berharap sekitar 80 persen persoalan terkait desil penerima sudah dapat diselesaikan saat sistem mulai diperluas.

Setelah penguatan data dan infrastruktur, uji coba penyaluran bansos langsung ke rekening ditargetkan berlangsung pada kuartal I 2027.

Besarnya perubahan ini juga sejalan dengan anggaran perlindungan sosial yang disiapkan pemerintah. Untuk 2027, pemerintah menganggarkan Rp 549,9 triliun, naik 8,2 persen dibandingkan anggaran 2026 sebesar Rp 508,2 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai program, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), program sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, PBI JKN, hingga pemberdayaan masyarakat.

Airlangga menegaskan data yang akurat menjadi penting dalam pelaksanaan perlindungan sosial ke depan.

Pada akhirnya, digitalisasi bansos bukan sekadar soal memindahkan bantuan ke rekening bank. Tantangan terbesar pemerintah adalah memastikan orang yang tepat menerima bantuan yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan sistem yang aman dan mudah digunakan masyarakat.