BPKP Bakal Pelototi Anggaran Pemprov Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendorong peningkatan kualitas manajemen risiko untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global dan Berbudaya.

Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, manajemen risiko berfungsi sebagai early warning system, serta mengawal akuntabilitas dan efektivitas pembangunan.

"Kita bisa dan siap bantu Pak Gubernur (Pramono) untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI ini benar-benar punya hasil sehingga Jakarta dapat menjadi Kota Global dan Berbudaya sesuai yang dicita-citakan," ungkapnya di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Pihaknya menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar terintegrasi dalam setiap kebijakan.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan tentang sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Penandatanganan kerja sama tersebut langsung diteken oleh Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Pramono mengatakan, pihaknya membuka pintu seluas-luasnya untuk BPKP bisa masuk untuk mengawasi dan memonitor APBD Pemprov Jakarta.

"Bagi Jakarta peran BPKP itu sangat sentral dan kami sebagai institusi yang terus terang membuka diri seluas-luasnya untuk selalu diawasi, diatensi, dimonitor oleh BPKP,” katanya dalam kesempatan serupa.

Pramono yakin, sinergi pengawasan dengan BPKP akan membawa dampak positif di internal Pemprov DKI Jakarta maupun BUMD-nya.

“Saya yakin pasti di internal Balai Kota sendiri mereka juga akan merasa bekerja dengan aman dan dengan nyaman termasuk BUMD yang ada," ucapnya.

Sebelumnya, H. Rendi Solihin, Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), menandatangani Rencana Aksi Kolaboratif Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2025 bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur. Penandatanganan tersebut dilaksanakan di Pendopo Wakil Bupati Kukar pada Senin, 6 Oktober 2025.

Acara tersebut dihadiri oleh H. Sunggono, Sekretaris Daerah Kukar, bersama para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat dari seluruh wilayah Kutai Kartanegara.  

Rendi Solihin menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Melalui kerja sama dengan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya meningkatkan efektivitas pengendalian internal serta memastikan seluruh anggaran daerah dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

“Kolaborasi dengan BPKP Kaltim menjadi sangat penting, mengingat korupsi masih menjadi tantangan serius bagi bangsa. Praktik ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghambat pembangunan dan mengikis kepercayaan publik,” ungkap Rendi.

Ia menegaskan bahwa upaya pengendalian korupsi harus menjadi prioritas utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, bersih, dan akuntabel. 

Rendi menilai, penandatanganan rencana aksi tersebut memiliki arti strategis. Pertama, menjadi simbol nyata sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan yang independen. Kedua, dokumen ini akan menjadi panduan bersama untuk mengidentifikasi potensi risiko korupsi serta memperkuat mekanisme pencegahan sejak dini. Ketiga, aksi kolaboratif ini diharapkan dapat menumbuhkan budaya integritas di kalangan aparatur sipil negara, agar nilai-nilai kejujuran dan profesionalisme benar-benar tertanam dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Lebih lanjut, Rendi menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi akan meningkatkan kepercayaan publik, menarik investasi, serta mendorong peningkatan kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat Kukar.

“Atas nama Pemkab Kukar, kami menyampaikan apresiasi kepada BPKP Kaltim yang telah banyak mendampingi kami dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah dan pengendalian internal. Sinergi seperti ini adalah kunci dalam memperkuat efektivitas pengendalian korupsi,” ujarnya.