Indonesia Bidik Negara Ini untuk Antisipasi Gangguan Impor Bahan Baku Plastik

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah melakukan pembicaraan dengan asosiasi dan pelaku industri untuk mencarikan alternatif lain selain Timur Tengah untuk bahan baku plastik. Langkah ini sebagai antisipasi gangguan impor dari negara-negara di Timur Tengah. Sumber alternatif itu dengan melirik sejumlah negara yakni India, Afrika dan Amerika.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menuturkan, kondisi Timur Tengah mengakibatkan ada dampak terkait aktivitas impor nafta yang dipakai untuk memproduksi plastik. “Nafta itu kita impor dari Timur Tengah. Jadi kita terdampak dari bahan baku, yang kita impor dari Timur Tengah. Apa yang kemudian kita lakukan? Kita sekarang mencari alternatif pengganti, atau alternatif dari negara lain,” ujar Mendag Budi.

Ia merujuk kepada nafta yakni senyawa hidrokarbon turunan minyak bumi yang menjadi bahan baku utama memproduksi plastik resin, karet, dan pelarut.

Dia menyebut sudah dilakukan pendekatan dengar beberapa negara termasuk India serta sejumlah pihak lain di Afrika dan Amerika." Memang ini butuh waktu, karena tiba-tiba dari Timur Tengah harus pindah ke negara lain. Jadi kita harapan proses ini bisa berjalan dengan baik, sehingga harga bisa kembali normal," tambahnya.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah melakukan pembicaraan dengan asosiasi dan pelaku industri untuk mencarikan alternatif lain selain Timur Tengah

Kemendag juga terus berkomunikasi dengan perwakilan Pemerintah Indonesia di luar negeri untuk membantu mencari pemasok baru untuk memastikan pasokan bahan baku plastik tetap lancar.

Dia menyoroti kondisi serupa tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di sejumlah lain termasuk Singapura, China, Korea Selatan, Thailand dan Taiwan.

"Tapi kita untuk bahan baku terus kita lakukan sehingga produksi di dalam negeri tetap normal kembali dan pasokan plastik tetap dijaga dengan baik," ujar dia.

Sebelumnya, sejumlah negara melaporkan mengamankan bahan baku plastik nafta. Termasuk Korea Selatan yang melarang ekspor nafta berlaku mulai Jumat, 27 Maret 2026 sebagai bagian dari upaya untuk mengamankan pasokan dalam negeri di tengah kekhawatiran akan potensi gangguan impor.