KADI Temukan Indikasi Masih Berlanjutnya Dumping Produk HRC Alloy asal China

Liputan6.com, Jakarta - Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) memulai penyelidikan sunset review antidumping terhadap impor produk hot rolled coil of other alloy (HRC alloy) asal China pada Kamis, (24/2/2026). Produk HRC alloy masuk dalam klasifikasi Harmonized System (HS) ex 7225.30.90 berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022. Penyeldikan itu ini juga berdasarkan hasil kajian atas kecukupan dan ketepatan bukti awal.

Penyelidikan antidumping itu akan dilakukan dalam kurun waktu 12 bulan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

"Berdasarkan hasil kajian atas kecukupan dan ketepatan bukti awal, KADI menemukan indikasi kemungkinan masih berlanjutnya atau berulang kembalinya dumping produk HRC alloy dari Tiongkok. Kami temukan masih terdapat kerugian industri dalam negeri akibat impor tersebut,” ujar Ketua KADI Frida Adiati, dikutip dari keterangan resmi, Kamis pekan ini.

Menurut Frida, penyelidikan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan PT Krakatau Posco yang mewakili industri dalam negeri. Permohonan penyelidikan didukung empat pelaku industri dalam negeri lainnya, yakni PT Krakatau Steel Tbk, PT Gunung Raja Paksi, PT Lautan Baja Indonesia, dan PT New Asia Internasional.

Impor produk HRC alloy dari China telah dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sejak 2022 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.010/2022. Dalam implementasinya, tercatat total impor HRC alloy Indonesia pada periode 1 Juli 2024–30 Juni 2025 sebesar 212.130 ton, turun dibandingkan periode 1 Juli 2023–30 Juni 2024 yang sebesar 231.026 ton. Dari total impor pada 1 Juli 2024–30 Juni 2025 tersebut, sebanyak 22 persen atau setara 46.667 ton produk berasal dari China.

KADI telah menginformasikan dimulainya penyelidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk industri dalam negeri, importir yang diketahui, serta eksportir dan produsen dari Tiongkok yang terdapat dalam PMK terkait BMAD. Informasi juga disampaikan kepada perwakilan pemerintah Tiongkok di Indonesia dan Kedutaan Besar RI di China.

KADI mengajak seluruh pihak terkait untuk memberikan informasi, tanggapan, ataupun mengajukan permintaan dengar pendapat (hearing).