Optimalisasi SLIK OJK Bantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah Akses Kredit Rumah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyambut baik, langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengoptimalkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Dia menuturkan, kebijakan tersebut akan memperluas peluang masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memperoleh pembiayaan rumah subsidi melalui kredit pemilikan rumah (KPR).

Maruarar, yang akrab disapa Ara, menilai penyempurnaan mekanisme SLIK juga memberikan dampak positif bagi sektor properti. Lantaran, pengembang akan lebih mudah memasarkan rumah subsidi karena semakin banyak masyarakat yang memenuhi syarat untuk mengajukan KPR.

Selama ini, kata Ara, tidak sedikit calon pembeli rumah yang gagal memperoleh pembiayaan akibat memiliki catatan kredit bermasalah di SLIK OJK. Dengan adanya optimalisasi tersebut, masyarakat yang sebelumnya terkendala kini memiliki kesempatan lebih besar untuk mengakses fasilitas KPR.

"Bersama jajaran komisioner OJK untuk memberikan kesempatan kepada rakyat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah yang diberikan kesempatan untuk mengakses mendapat rumah subsidi. Dan ini sejalan dengan arahan Pak Presiden Prabowo untuk Program 3 Juta Rumah," kata Ara dalam Launching Optimalisasi SLIK, di Menara Radius Prawiro OJK, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan, calon pembeli rumah yang selama ini terkendala catatan kredit kini memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Lantaran, tunggakan kredit dengan nilai di bawah Rp 1 juta tidak lagi menjadi informasi yang ditampilkan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Penerapan threshold nominal kredit di atas Rp 1 juta pada informasi debitur SLIK. Ini dilakukan supaya informasi yang digunakan dalam proses penilaian kredit tetap relevan dan proporsional," ujar Perempuan yang akrab disapa Kiki.

Menurut Kiki, penerapan batas minimum tersebut bertujuan agar informasi yang digunakan lembaga jasa keuangan dalam melakukan penilaian kredit lebih relevan dan mencerminkan kondisi debitur secara proporsional.

OJK berharap kebijakan baru ini dapat membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya bagi calon debitur yang ingin mengajukan KPR maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan tambahan modal usaha.

Kinerja Kredit Perumahan

Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan kredit perumahan terus menunjukkan tren positif pada tahun ini. Hingga Mei 2026, kredit perumahan tumbuh 4,99% secara tahunan (year on year/yoy), didorong oleh meningkatnya penyaluran program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah.

"Pertumbuhan kredit perumahan tercatat naik 4,99% year on year dan salah satu yang mendorong penyaluran kredit perumahan adalah program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP dimana realisasinya nanti akan bisa sampaikan pencapaiannya yang juga naik signifikan dari tahun sebelumnya," ujar Kiki.

Kiki mengatakan, pertumbuhan tersebut menjadi sinyal, kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan perumahan masih tetap tinggi. OJK pun berupaya memperkuat ekosistem pembiayaan melalui optimalisasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) agar proses penyaluran kredit semakin cepat dan tepat sasaran.

Kiki menjelaskan, kredit konsumsi rumah tangga saat ini masih didominasi oleh kredit multiguna dan kredit kepemilikan rumah (KPR). Porsi kredit multiguna mencapai 49,45%, sementara kredit kepemilikan perumahan menyumbang 42,54% dari total kredit konsumsi.

Tujuan Diluncurkannya Optimalisasi SLIK

Sebelumnya, Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan OJK Agus E. Siregar, beberkan empat tujuan utama diluncurkannya Optimalisasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

"Optimalisasi SLIK yang diluncurkan hari ini diarahkan untuk mencapai 4 tujuan utama yang saling menguatkan," kata Agus.

Tujuan pertama, mendukung program pembangunan ekonomi nasional salah satunya dengan memperluas akses pembiayaan khususnya bagi UMKM. Kedua, mempercepat keterkinian data melalui percepatan pelaporan kredit dan pembiayaan lunas sehingga informasi pada SLIK menjadi lebih mutahir.

Ketiga, meminimalkan potensi pengaduan masyarakat maupun debitur atas fasilitas yang telah lunas namun belum diperbarui. Keempat, memperkuat ekosistem keuangan melalui kredit reporting sistem yang lebih kredibel guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan memperkuat perlindungan konsumen.