Wamentan Minta Peternak Ayam Sesuaikan Kalender Produksi dengan Jadwal MBG

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sekaligus Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, meminta peternak ayam pedaging dan petelur untuk menyesuaikan kalender produksi dengan jadwal sekolah. Penyesuaian ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga ayam dan telur meskipun program Makan Bergizi Gratis (MBG) sedang libur.

Seperti diketahui, harga ayam dan telur mengalami penurunan akibat berkurangnya permintaan dari program MBG yang dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Sudaryono mengamini bahwa program MBG selama ini memicu tingginya permintaan komoditas tersebut.

"Karena memang MBG ini skalanya besar. Sekarang ini salah satunya mungkin ada dampak karena anak sekolah libur tiga minggu, sehingga program MBG ikut libur. Nah, karena libur, tentu ada dampaknya terhadap permintaan," kata Sudaryono usai bertemu para peternak ayam di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (6/7/2026).

Dia menambahkan, kehadiran program MBG sebenarnya berdampak sangat positif pada geliat industri peternakan ayam, bahkan hingga menumbuhkan peternak-peternak baru.

"Sisi positifnya adalah ada demand baru. Hal ini menumbuhkan peternak-peternak yang selama ini kandangnya tidak pernah penuh, sekarang menjadi penuh. Bahkan, program ini juga melahirkan peternak-peternak baru," ujar Sudaryono.

Kendati begitu, menyikapi adanya penurunan harga saat program MBG libur, Sudaryono meminta para peternak menyiasatinya dengan menyesuaikan kalender panen. Langkah ini dinilai efektif untuk menyeimbangkan pasokan (supply) dan permintaan (demand) dari konsumen.

"Salah satu rekomendasi dari rapat hari ini, kita ingin bagaimana peternak kita bisa menyesuaikan kalender produksinya agar sejalan dengan kalender libur anak sekolah," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, mengungkapkan bahwa penurunan harga ayam dan telur terjadi imbas dari tidak seimbangnya permintaan dan pasokan di pasar.

"Banyak penyebabnya, tetapi keseimbangan supply dan demand ini yang terganggu. Pada saat suplai kita melimpah namun demand-nya turun, ya tentu harganya juga ikut turun," ucap Agung.

Agung menerangkan, diskusi yang diinisiasi oleh HKTI bersama Kementan ini meramu solusi jangka pendek hingga jangka panjang. Salah satu poin penting yang disepakati adalah penyesuaian harga acuan pembelian (HAP) di tingkat peternak.

"Langkah ini untuk menjaga keseimbangan supply dan demand sehingga harga di tingkat peternak tidak terlalu jauh dari HAP, serta tidak lebih rendah dari harga pokok produksi (HPP). Kalau harga di bawah HPP seperti sekarang, peternak kita tidak bisa berkelanjutan dan produksi nasional bisa terancam. Nah, ini yang harus kita jaga bersama," jelas Agung.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan bahwa pemerintah dan asosiasi peternak telah sepakat untuk menetapkan HAP baru untuk ayam hidup (live bird) dan telur. Harga ayam hidup dipatok minimal Rp 19.500 per kilogram (kg) dan telur sebesar Rp 24.000 per kg di tingkat peternak.

Sudaryono menyampaikan bahwa harga minimal ini diharapkan bisa mulai berlaku efektif di tingkat peternak pada 15 Juli 2026 mendatang dengan tujuan menjaga iklim usaha tetap menguntungkan bagi peternak.

"Mulai tanggal 15 Juli ini, harga live bird atau ayam pedaging di semua peternak dengan ukuran (size) apa pun, kita putuskan minimal Rp 19.500 per kilo berat hidup. Serta Rp 24.000 per kilo untuk komoditas telur," ungkap Sudaryono.

Sudaryono menerangkan, kebijakan ini dibuat untuk menjaga keseimbangan harga, baik di tingkat peternak maupun di ranah konsumen akhir. Standar harga tersebut diharapkan mampu membentuk harga jual ayam dan telur di pasar yang sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

Ketua Umum HKTI ini juga berharap rantai pasok pangan bisa menjadi lebih efisien. Dengan demikian, di satu sisi peternak tidak dibebani oleh tingginya HPP, dan di sisi lain masyarakat sebagai konsumen tidak diberatkan dengan harga beli yang terlampau mahal.

"Intinya adalah bagaimana sektor peternakan ini bisa efisien, baik dari segi produksi maupun distribusinya. Kita ingin gap antara HPP dan HET-nya tidak terlalu besar agar tidak ada pihak yang dirugikan," pungkasnya.