Perry Warjiyo Mundur, Begini Mekanisme Pemilihan Gubernur Bank Indonesia yang Baru

Liputan6.com, Jakarta - Pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) membuka proses pemilihan pemimpin baru bank sentral. Mekanisme pengisian jabatan Gubernur BI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia beserta perubahannya.

Mengutip buku konsolidasi UU Bank Indonesia yang diterbitkan Departemen Hukum BI, Senin (27/7/2026), dalam Pasal 41 ayat (1) menyebut Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Khusus untuk Gubernur BI, Pasal 41 ayat (3) mengatur Presiden dapat mengusulkan paling banyak tiga calon kepada DPR. Selanjutnya, DPR mempunyai waktu paling lambat satu bulan sejak usulan diterima untuk menyetujui atau menolak calon tersebut.

Jika calon Gubernur BI tidak mendapatkan persetujuan DPR, Presiden wajib mengajukan calon baru. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 41 ayat (7).

Sementara itu, calon anggota Dewan Gubernur juga harus memenuhi sejumlah persyaratan. Pasal 40 mensyaratkan calon merupakan warga negara Indonesia, memiliki integritas, akhlak dan moral yang tinggi, serta memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum.

Calon juga tidak boleh menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik pada saat pencalonan.

Sebelum Gubernur BI definitif terpilih, jabatan yang ditinggalkan Perry Warjiyo dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti.

Mekanisme tersebut sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) UU Bank Indonesia. Ketentuan itu mengatur, jika terjadi kekosongan jabatan Gubernur dan penggantinya belum diangkat, Deputi Gubernur Senior menjalankan tugas Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara.

Dengan demikian, Destry tidak otomatis menjadi Gubernur BI definitif. Pengisian jabatan Gubernur BI yang baru tetap harus mengikuti mekanisme pengangkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 41.

Pengunduran diri sendiri merupakan salah satu kondisi yang memungkinkan anggota Dewan Gubernur diberhentikan sebelum masa jabatannya selesai. Hal itu tercantum dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a. Adapun pemberhentian anggota Dewan Gubernur berdasarkan ketentuan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

Dalam kasus Perry, pemerintah sebelumnya menyatakan Presiden menerima pengunduran dirinya. Pemerintah selanjutnya akan menindaklanjuti proses administratif melalui penerbitan Keputusan Presiden mengenai pemberhentian secara hormat.

Ada ketentuan khusus mengenai masa jabatan Gubernur BI yang dipilih untuk mengisi posisi yang kosong di tengah periode.

Pasal 50 ayat (1) mengatur, apabila terjadi kekosongan jabatan Gubernur karena sejumlah kondisi yang diatur UU, termasuk pengunduran diri sebagaimana Pasal 48, Presiden mengangkat Gubernur baru sesuai mekanisme dalam Pasal 41 untuk sisa masa jabatan pejabat yang digantikannya.

Artinya, Gubernur BI definitif yang nantinya menggantikan Perry tidak memulai masa jabatan baru selama lima tahun, melainkan melanjutkan sisa periode Gubernur BI yang digantikannya.

Ketentuan ini berbeda dengan masa jabatan reguler anggota Dewan Gubernur. Pasal 41 ayat (9) menetapkan anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan lima tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama paling banyak satu kali untuk periode berikutnya.

Dengan demikian, proses mencari Gubernur BI baru setelah pengunduran diri Perry tetap melibatkan Presiden dan DPR. Sementara proses tersebut berlangsung, Deputi Gubernur Senior menjalankan tugas sebagai pejabat Gubernur sementara.