Pos Indonesia Lunasi Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Rp 24,11 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - PT Pos Indonesia (Persero) telah menyelesaikan pembayaran Imbal Hasil Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahun 2024 seri A-C untuk periode ke-6 senilai Rp 24,11 miliar. Pembayaran dilakukan pada 24 Juli 2026 melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

"Dengan terlaksananya pembayaran ini, Perseroan telah memenuhi kewajibannya kepada seluruh pemegang sukuk sesuai ketentuan perjanjian perwaliamanatan dan dokumen penerbitan,” ujar Corporate Secretary Pos Indonesia, Iwan Gunawan dikutip dari keterangan resmi, Senin (27/7/2026).

Ia menambahkan, penyelesaian pembayaran imbal hasil merupakan wujud tanggung jawab dan tata kelola yang baik (aspek Good Corporate  Governance), demi menjaga kepercayaan investor melalui prinsip keterbukaan informasi sesuai ketentuan pasar modal.

Sebelumnya, PT Pos Indonesia (Persero) gagal bayar imbal jasa sukuk ijarah berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I Tahun 2024 seri A-C ke-6 pada 7 Juli 2026.

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa, 14 Juli 2026, PT Pos Indonesia (Persero) tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran imbal jasa sukuk itu karena kondisi kas perusahaan yang saat ini tidak memungkinkan untuk dilakukan pembayaran.

Adapun pada 7 Juli 2026, terdapat jadwal pembayaran imbal jasa Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I Tahun 2024 seri A-C ke-6, sebagaimana surat KSEI Nomor: KSEI-16569/JKU/0626 pada 29 Juni 2026 perihal permintaan imbal jasa sukuk ijarah berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I Tahun 2024 seri A-C ke-6.

Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh PT Pos Indonesia (Persero) sebesar Rp 24.118.750.000. Tanggal efektif dana tersebut seharusnya di rekening KSEI pada 7 Juli 2026 sebelum pukul 14.00 WIB.

“Sampai batas waktu yang telah ditentukan, PT Pos Indonesia (Persero) tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran imbal jasa sukuk ijarah berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I Tahun 2024 seri A-C ke-6,” demikian seperti dikutip dari keterbukaan informasi BEI.

PT Pos Indonesia (Persero) juga telah mengirimkan surat kepada KSEI Nomor: 63225/KU.00/VII/2026 tanggal 07 Juli 2026 perihal permohonan penundaan pembayaran bunga ke-6 sukuk ijarah berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I Tahun 2024 seri A-C.

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah mengirimkan surat kepada PT Pos Indonesia (Persero) dengan nomor: KSEI-4824/DIR/0726 tanggal 7 Juli 2026 perihal penundaan pembayaran bagi hasil ke-6 sukuk ijarah berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I Tahun 2024 seri A-C.

“KSEI telah melakukan penundana bagi hasil  ke-6 sukuk ijarah berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I Tahun 2024 seri A-C yang seharusnya dilaksanakan pada 8 Juli 2026,” demikian seperti dikutip dari keterbukaan informasi BEI.

Sebelumnya, Fitch Ratings Indonesia telah menurunkan peringkat utang jangka panjang nasional dan peringkat tanpa jaminan senior PT Pos Indonesia (Persero) menjadi C (idn) dari A (idn). Penurunan peringkat utang ini menyusul kegagalan pembayaran angsuran atau imbalan ijarah.

Mengutip laman fitchratings.com, lembaga pemeringkat ini menyebutkan biasanya tidak memberikan outlook atau prospek untuk peringkat dalam kategori C. Hal ini karena volatilitas peringkat ini sangat tinggi, sesuai dengan definisi peringkat Fitch.

"Penurunan peringkat ini menyusul konfirmasi perusahaan tidak membayar angsuran pengembalian ijarah yang jatuh tempo pada 8 Juli 2026 untuk tranche pertama sukuknya. Hal ini menyebabkan Pos Indonesia memasuki masa tenggang 14 hari,” demikian seperti dikutip dari laman Fitch.

Fitch menyebutkan, peringkat level C mencerminkan gagal bayar suatu penerbitan sudah dekat menurut definisi peringkat Fitch. Fitch juga menurunkan profil kredit mandiri (standalone credit profile/SCP) Pos Indonesia menjadi c (idn) dari bbb (idn), karena proses gagal bayar atau yang menyerupai gagal bayar telah dimulai sesuai dengan pedoman peringkat spekulatif lebih rendah. Hal ini dari kriteria peringkat entitas yang didukung pendapatan kebijakan publik.

Peringkat nasonal ‘C’ menunjukkan proses gagal bayar atau yang menyerupai gagal bayar telah dimulai atau penerbit dalam keadaan stagnasi untuk pendanaan tertutup, bahwa kapasitas pembayaran terganggu secara permanen.

Pembayaran Distribusi Berkala yang Terlewatkan

Pos Indonesia belum melunasi sisa pembayaran imbal hasil ijarah yang jatuh tempo pada 8 Juli 2026 pada sukuk tahap pertama. Sukuk tersebut terdiri dari seri A, B, dan C yang masing-masing akan jatuh tempo pada bulan Januari 2028, 2030, dan 2032.

Pos Indonesia telah memasuki masa tenggang kontrak selama 14 hari kerja, berdasarkan dokumentasi sukuk. Awal masa tenggang atau pemulihan setelah tidak dibayarnya kewajiban keuangan yang material adalah sepadan dengan peringkat 'C', yang menunjukkan 'Hampir Gagal Bayar' berdasarkan definisi peringkat Fitch.