Puluhan Ribu Jemaah Umrah Berpotensi Terjebak Akibat Konflik di Iran

Liputan6.com, Jakarta - Perang yang terjadi di Timur Tengah antara Israel yang dibantu Amerika Serikat melawan Iran berpotensi menganggu ibadah masyarakat Indonesia. Dampak dari perang itu, banyaknya jemaah umrah yang berpotensi tertahan di Tanah Suci.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), pun meminta pemerintah mengambil langkah konkret untuk mengatasi hambatan tersebut. Dia khawatir jemaah umrah semakin banyak yang tertahan.

“Kami sampai saat ini belum melihat langkah-langkah yang benar-benar konkret dan progresif untuk menangani situasi ini. Jika tidak segera ditangani dengan cepat dan terkoordinasi, jumlah jamaah yang tertahan akan semakin banyak dan biaya yang harus ditanggung juga akan semakin membengkak,” ujar Anggawira melalui keterangan resminya, Kamis (5/3/2026).

Mengacu pada data penyelenggara umrah dan komunitas jemaah, setidaknya ada 54.000 jemaah Indonesia yang berada di Tanah Suci.

Berdasarkan berbagai laporan dari penyelenggara perjalanan umroh dan komunitas jamaah, diperkirakan sekitar 54 ribu jamaah umroh Indonesia saat ini berada di Tanah Suci dan berpotensi terdampak oleh gangguan penerbangan akibat eskalasi konflik di kawasan tersebut.

Anggawira, memandang kondisi ini menjadi semakin berat karena terjadi pada bulan Ramadan dengan tingkat okupansi hotel di Makkah dan Madinah meningkat signifikan sehingga harga akomodasi juga relatif lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan biasa.

“Jika keterlambatan pemulangan ini berlarut-larut, biaya tambahan untuk hotel, konsumsi, dan kebutuhan jamaah tentu akan terus meningkat. Dalam kondisi seperti ini jangan sampai seluruh beban biaya tambahan justru harus ditanggung sendiri oleh jamaah,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abidin Fikri mendesak pemerintah segera mengambil langkah cepat yang konkret untuk melindungi keselamatan sekitar 58 ribu jemaah umrah asal Indonesia yang terdampak eskalasi konflik di Timur Tengah.

Penutupan wilayah udara di sejumlah kawasan pasca-meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat–Israel dan Iran menyebabkan penundaan penerbangan massal dan membuat jemaah tertahan di berbagai bandara.

Menurut Abidin, kondisi tersebut memerlukan respons cepat dan terkoordinasi dari pemerintah guna memastikan keamanan serta kepastian logistik bagi para jemaah.

"Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Perhubungan harus melakukan koordinasi intensif untuk memetakan data jamaah yang terdampak, sekaligus memastikan penyediaan akomodasi darurat dan bantuan logistik," ujar Abidin Fikri dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3/2026).

Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan, keselamatan warga negara Indonesia (WNI), termasuk jemaah umrah, merupakan prioritas utama negara sebagaimana amanat konstitusi.

"Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan skema mitigasi yang komprehensif apabila situasi keamanan di kawasan terus memburuk," terang Abidin.

Abidin juga mendorong agar pemerintah mengkaji kemungkinan pengalihan rute penerbangan alternatif serta menyiapkan skema evakuasi bertahap jika eskalasi konflik semakin membahayakan WNI di Arab Saudi dan wilayah sekitarnya.

"Langkah antisipatif harus segera disiapkan. Jangan sampai jamaah berada dalam ketidakpastian terlalu lama," ucap dia.

Lebih lanjut, Abidin menyampaikan Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal perkembangan situasi dan memastikan pemerintah menjalankan tanggung jawab perlindungan terhadap jemaah umrah secara maksimal.

Pengawasan tersebut, kata dia, dilakukan untuk menjamin para jamaah dapat kembali ke tanah air dengan aman.

Ia juga mengimbau jemaah serta pihak travel penyelenggara umrah agar tetap tenang dan mengikuti arahan resmi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) maupun Kementerian Luar Negeri RI.

"Pemerintah harus hadir penuh dan memastikan jamaah tidak terlantar. Keselamatan dan kepastian pemulangan mereka harus menjadi prioritas," pungkas Abidin.