Ketukan PHK di Balik Pintu Pekerja Pabrik Manufaktur

Liputan6.com, Jakarta - Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) masih membayangi pekerja di Indonesia sepanjang 2026. Data terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan sebanyak 23.470 pekerja telah terkena PHK selama periode Januari hingga Mei 2026.

Berdasarkan data Satu Data Ketenagakerjaan yang diolah Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatik) Kemnaker per 2 Juni 2026, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi di Indonesia. Tercatat sebanyak 5.044 pekerja di wilayah tersebut kehilangan pekerjaan dalam lima bulan pertama tahun ini. Angka tersebut setara sekitar 21,5 persen dari total PHK nasional.

Di posisi kedua terdapat Banten dengan 2.596 pekerja terdampak PHK, disusul Jawa Timur sebanyak 2.332 pekerja. Sementara itu, Kalimantan Selatan mencatat 1.841 pekerja terkena PHK, Kalimantan Timur 1.831 pekerja, dan DKI Jakarta sebanyak 1.746 pekerja.

Gelombang PHK tampaknya masih pengintai para pekerja terutama di sektor manufaktur hingga akhir tahun. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang mengungkapkan hal ini. Perusahaan pengolah bahan baku kertas, produsen alas kaki sepatu, hingga komponen otomotif dilaporkan berencana mengurangi pekerja.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengungkapkan, setidaknya ada potensi PHK dari empat perusahaan manufaktur di Tanah Air. Keempatnya tersebar di Jawa, salah satunya ada pontensi PHK terhadap 2.500 karyawan PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin).

"Ditemukan ada potensi ancaman 2.500 pekerja akan di PHK, 2.500 pekerja akan di PHK. PT Pakerin ini bubur kayu untuk produksi kertas, perusahaan besar, raksasa dia, dia perusahaan raksasa di Mojokerto," kata Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Minggu (21/6/2026).

Sebabnya, simpanan modal kerja sekitar Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun milik PT Pakerin tertahan karena operasional Bank Prima dihentikan. Modal kerja perusahaan tersendat karen belum kembalinya simpanan dana di bank perekonomian rakyat (BPR) Prima Master Bank.

"Bank Prima-nya dilikuidasi akibat operasional tidak sanggup lagi oleh OJK. Karena dia dilikuidasi makanya diambil alih oleh LPS, dengan demikian uang PT Pakerin, Rp 800 miliar sampai Rp 1 triliun itu diperkirakan, ya otomatis di bawah pengawasan OJK. Akibatnya apa? Ya produksi enggak bisa jalan, karena itu modal kerja yang berputar," beber Iqbal.

Ada dua opsi yang menurut dia bisa dijalankan. Yakni, mengembalikan dana untuk operasional perusahaan dan tidak PHK, atau mengalokasikan dana untuk membayar pesangon terhadap buruh jika dipilih PHK. Keduanya masih jadi bahan diskusi hingga saat ini.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh ini mengungkap potensi lain PHK terhadap 4.000 buruh di PT Feng Tay Indonesia Enterprises di Kabupaten Bandung. Isu keterbatasan bahan baku hingga berkurangnya pesanan menjadi alasan potensi PHK tersebut.

"Karyawannya saya mau cek apakah 14.000 atau 17.000. Saya mau cek juga apakah benar ada 4.000 karyawan yang akan dirumahkan. Ini kalau dirumahkan, potensi PHK-nya besar," tegas dia.

Iqbal menerangkan, PT Feng Tay merupakan produsen sepatu untuk merek Nike. Belakangan, berembus kabar kalau pesanan Nike ke PT Feng Tay berhenti. Kabar lainnya, bahan baku sepatu terhambat imbas ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

"Order berikut ini belum ada kepastian. Sehingga 4.000 karyawan yang orderannya sudah selesai memproduksi sepatu Nike ini dirumahkan. Tapi ada juga informasi yang mengatakan ada keterlambatan bahan baku untuk membuat sepatu Nike-nya," jelas dia.

Namun dalam pernyataan terbarunya, Said Iqbal mengungkap 4.000 karyawan pabrik sepatu di Bandung ini batal terancam PHK. Perusahaan dinilai mengambil langkah mitigasi agar tak jadi memangkas karyawan.

Said Iqbal bersama Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI Jamsos), Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri telah menyambangi PT Feng Tay. Hasilnya disepakati ada skema penyesuaian yang dilakukan untuk menghindari PHK.

"Kami diskusi, meyakinkan daripada perwakilan pengusaha dan mereka bersepakat yang kemungkinan, baru kemungkinan terjadi PHK, menjadi tidak jadi, sepanjang diberikan mitigasi, mitigasinya, pengaturan jam kerja," ucap Presiden KSPI ini.

Selain dua perusahaan tadi, Iqbal mengantongi lagi potensi PHK ribuan buruh di Jawa Timur dari dua perusahaan besar di sektor otomotif. Perusahaan yang terafiliasi dengan induknya di Jepang disebut akan mengalihkan sebagian produksinya ke Vietnam, serta merambah diversifikasi produk ke mobil listrik.

"Dua perusahaan komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto ini akan memindahkan sebagian, tidak semua, aebagian, ini baru diskusi awal, informasi awal, ini ribuan juga (potensi PHK)," ucap Iqbal.

Dia akan menyusun strategi untuk memitigasi adanya PHK di berbagai sektor industri Tanah Air. Lantaran, mandat Presiden Prabowo Subianto jelas, tidak ingin ada PHK.

"Pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo kan tidak ingin ada PHK. Beliau ingin rakyatnya bekerja. Yang sudah bekerja, dijaga supaya jangan ada PHK, yang belum bekerja, dibuka lapangan kerja dalam upaya-upaya pemerintah," ujar Iqbal.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli pun mengamini ada potensi PHK di berbagai sektor industri di Tanah Air. Sejumlah langkah mitigasi juga disiapkan untuk mengantisipasinya.

Dia mengatakan, kondisi geopolitik global turut berpengaruh pada industri di Indonesia. Dia mengakui ada risiko PHK karena dampaknya dirasakan oleh pelaku usaha.

"Jadi ada beberapa yang kemudian kalau apa masih dalam taraf ada ancaman atau risiko PHK," ujar Yassierli usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Dia mengatakan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Misalnya, penyelesaian dengan skema bipartit, hingga langkah mediasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

"Ada yang kemudian kita minta penyelesaiannya masih bersifat bipartit. Ada yang kemudian memang mediator kita harus turun. Ada yang kemudian kita harus advokasi dengan kementerian-kementerian lain karena bisa jadi itu adalah dampak dari kebijakan," tuturnya. 

Serikat buruh sebelumnya mencatat ada potensi PHK di berbagai sektor, mulai dari otomotif hingga produsen keramik. Pada sektor kedua ini, ada ancaman PHK imbas pasokan gas yang terganggu.

"Ya contoh tadi satu terkait dengan industri keramik, adanya kelangkaan gas dan seterusnya dan itu berpotensi, dan seterusnya," ucapnya.

Selesaikan Masalah Ketenagakerjaan

Yassierli mengatakan, saat ini menjadi momentum untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan Indonesia. Upaya ini dilakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, termasuk serikat buruh.

"Jadi alhamdulillah kalau semangat kita teman-teman hari ini kita lihat bagaimana persatuan dan kesatuan itu ada dan ini modal yang baik buat kita untuk ya menyelesaikan permasalahan-permasalahan tantangan ketenagakerjaan semua," jelas dia.

Guna mencari solusi atas permasalahan PHK ini, Said Iqbal mengungkap satuan tugas (satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh akan rapat perdana pekan ini. Sejumlah isu PHK di berbagai sektor industri akan menjadi topik bahasan.

Dia mengatakan, kabar tersebut didapatnya dari Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Satgas PHK dan Kesejahteraan Buruh yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto ini akan rapat perdana pada Jumat, 26 Juni 2026.

"Tadi bang Dasco bisik kepada kami, bahwa hari Jumat, 26 Juni 2926 akan ada rapat perdana Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kesejahteraan Buruh," kata Said Iqbal usai Rapat Kerja Nasional KSPI, di Jakarta.

Dia menjelaskan, berbagai langkah antisipasi PHK akan dibahas. Mulai dari persoalan harga gas industri bagi pabrikan keramik dan granit yang disinyalir bisa memantik PHK.

"Di situ kita akan antisipasi tadi, kelangkaan gas industri yang bisa menyebabkan PHK di industri keramik dan granit, yang kedua adalah tadi di perusahaan komponen otomotif," ujar Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh ini.

Peneliti bidang ketenagakerjaan dan riset kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andy Ahmad Zaelany, mengatakan bahwa konflik geopolitik yang memanas—khususnya ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel—turut memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian dunia maupun Indonesia.

“Konflik tersebut menekan aktivitas ekonomi global dan domestik. Dampaknya terlihat dari perlambatan ekonomi yang kemudian diikuti oleh penurunan permintaan pasar,” kata Andy kepada Liputan6.com.

Selain faktor geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga memperberat beban industri. Kenaikan kurs dolar AS menyebabkan harga bahan baku impor melonjak tajam, sehingga biaya operasional dan produksi perusahaan ikut membengkak.

Menurut Andy, dunia usaha saat ini juga tengah menghadapi disrupsi teknologi yang mendorong restrukturisasi bisnis secara besar-besaran. Penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan otomatisasi berbasis mesin membuat kebutuhan tenaga kerja di beberapa sektor menyusut.

Kondisi tersebut paling terasa di sektor-sektor rentan, seperti manufaktur, industri padat karya, dan pertekstilan. Industri-industri tersebut dinilai semakin sulit bersaing di tengah gempuran perubahan teknologi dan tekanan pasar yang dinamis.

Gelombang PHK yang terjadi, lanjut Andy, berpotensi besar memperbanyak jumlah pengangguran. Banyak pekerja yang kehilangan mata pencaharian akhirnya terpaksa beralih ke sektor informal, termasuk menjadi pengemudi ojek online, karena sulitnya memperoleh pekerjaan baru di sektor formal.

“Perusahaan saat ini cenderung mencari tenaga kerja dengan keterampilan (skill) spesifik tertentu dan lebih banyak merekrut pekerja yang berusia lebih muda,” ujarnya.

Dampak domino lain yang mulai terlihat di masyarakat adalah melemahnya daya beli akibat berkurangnya pendapatan rumah tangga secara agregat.

Untuk meredam dampak sosial tersebut, Andy menilai pemerintah perlu segera turun tangan memastikan hak-hak pekerja yang terkena PHK terpenuhi, termasuk pembayaran pesangon yang sesuai ketentuan dan kemudahan akses terhadap program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Selain itu, pemerintah perlu memperluas program pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) agar para pekerja dapat beradaptasi dengan kebutuhan teknologi di tempat kerja yang baru.

Ia juga mendorong pemerintah memperkuat layanan penempatan tenaga kerja melalui penyediaan informasi lowongan yang transparan, penyelenggaraan bursa kerja (job fair), hingga memfasilitasi penyaluran pekerja ke perusahaan yang masih ekspansif.

Di sisi lain, penciptaan lapangan kerja baru harus menjadi prioritas utama untuk menampung para korban PHK. Pemerintah dinilai perlu merangsang pertumbuhan wirausaha baru dengan memberikan kemudahan perizinan usaha serta memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang ingin merintis usaha mandiri.

“Langkah-langkah tersebut sangat penting agar dampak sosial dan ekonomi akibat PHK tidak semakin meluas,” pungkas Andy.