SDM Khusus Disiapkan untuk Kopdes Merah Putih hingga Kampung Nelayan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjalankan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto. Fokus optimalisasi SDM untuk mendukung PHTC Presiden terbagi dalam beberapa klaster utama, yakni Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Kopdes Merah Putih, Kampung Nelayan, pendidikan, dan kesehatan. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, sinkronisasi kebijakan dalam pelaksanaan PHTC Presiden antar instansi pemerintah dibutuhkan untuk mempercepat pengambilan keputusan, kolaborasi, dan dampak program untuk masyarakat. 

Menurut dia, langkah tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa agenda prioritas Presiden dapat dikawal dan dilaksanakan dengan baik. 

"Rapat ini penting untuk memastikan optimalisasi SDM tidak hanya sebagai proses administratif semata, tetapi merupakan upaya strategis untuk memastikan tersedianya SDM yang kompeten, berintegritas, dan siap mendukung pelaksanaan program-program prioritas nasional," jelas Rini dalam Rapat Tingkat Menteri Pembahasan Pemenuhan SDM untuk Mendukung PHTC di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (2/4/2026). 

Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan, berbagai PHTC pemerintah harus memberikan dampak luas, nyata, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kerja kolaboratif antar-kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dibutuhkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional. 

Rini menilai, kesuksesan dan keberlanjutan PHTC Presiden memerlukan pendekatan collaborative dan network governance untuk memastikan seluruh elemen pemerintahan bergerak dalam satu arah, saling terhubung, dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Ia menekankan pentingnya kolaborasi yang terpadu dan berorientasi pada hasil bersama (shared outcome). 

Pendekatan collaborative dan network governance menjadi strategi yang dapat dijalankan untuk mempercepat pengambilan keputusan. Melalui pendekatan tersebut, setiap instansi menjadi bagian dari jejaring yang saling menguatkan, hasil pembangunan bukan lagi tanggung jawab satu pihak, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintah. 

"Selain diperlukan adanya kebijakan pemenuhan SDM yang fleksibel dan adaptif, juga diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih kuat agar kualitas SDM tetap terjaga, tegas Rini.