Stok LPG Aman, Indonesia Alihkan Impor dari Timur Tengah ke Amerika

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan stok LPG nasional tetap aman, usai Indonesia mengalihkan porsi impor dari Timur Tengah ke kawasan Amerika, Australia dan Afrika.

"LPG sampai dengan sekarang Insya Allah doain kita tetap aman. Karena yang kita ambil dari Middle East itu sudah kita alihkan ke negara lain ya, seperti di Amerika, di Australia, beberapa negara lain," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Menurut dia, langkah tersebut jadi kebijakan strategis pemerintah, selaras dengan yang telah dilakukan saat negara mengalihkan impor minyak mentah (crude) dari Timur Tengah ke kawasan Afrika.

"Ini sama hukumnya dengan ketika kita mengonversi tentang crude dari Middle East ke beberapa negara seperti di Angola, kemudian Nigeria dan Afrika ya," kaya Bahlil.

Menyangkut harga BBM non subsidi, Bahlil juga telah mengajak PT Pertamina (Persero) dan badan usaha (BU) swasta untuk menghitung formulasi harga jualnya. Adapun per 1 April 2026, pemerintah menahan kenaikan harga BBM meskipun terjadi lonjakan harga minyak mentah imbas kemelut di Timur Tengah.

"Menyangkut dengan harga BBM non subsidi, kita lagi melakukan pembahasan. Nah pembahasan ini sudah tentu melibatkan juga adalah badan swasta lainnya," ujar Bahlil pada kesempatan sama.

Ia mengatakan, pemerintah bersama perusahaan pengelola SPBU tengah mencari formulasi harga BBM non subsidi agar tidak memberatkan masyarakat.

"Dan sampai dengan sekarang kita lagi mengatur dan mencari formulasi yang baik dan bijaksana. Nah tunggu sampai selesai, saya akan kabari," imbuh Bahlil.

"Yang jelas bahwa pemerintah sangat memahami kondisi yang hari ini masyarakat yang ada di tengah-tengah masyarakat, baik itu yang untuk subsidi maupun non-subsidi," dia menekankan.

Kendati begitu, Bahlil belum bisa membocorkan kapan hitung-hitungan itu akan selesai. "Ya saya kan sudah bilang tadi, kami lagi melakukan rapat untuk membangun membuat exercise ya," tegasnya.

Saat ini, penetapan harga BBM non subsidi masih mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022, yang merupakan perubahan atas Kepmen ESDM Nomor 62 K/12/MEM/2020.

Aturan ini jadi dasar bagi badan usaha seperti Pertamina dan perusahaan swasta dalam menentukan harga jual BBM non-subsidi, seperti Pertamax, Pertamax Turbo, hingga Pertamina Dex.

Dalam regulasi tersebut, formula harga dasar BBM dihitung berdasarkan tiga komponen utama, yakni harga indeks pasar, konstanta, dan margin. Selanjutnya, harga jual eceran ditetapkan dengan menambahkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen serta pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sesuai ketentuan masing-masing daerah.

Meskipun pemerintah tidak melakukan intervensi, badan usaha wajib melaporkan penetapan harga setiap bulan atau saat ada perubahan kepada Menteri ESDM.