Tongkat Estafet Gubernur BI Berpindah, PR Menanti Pengganti Perry Warjiyo

Liputan6.com, Jakarta - Pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) membuka babak baru kepemimpinan bank sentral. Sejumlah pekerjaan rumah (PR) menanti Gubernur BI pengganti, mulai menjaga stabilitas rupiah dan inflasi, mempertahankan kepercayaan pasar, hingga memastikan independensi bank sentral.

Pemerintah telah menerima surat pengunduran diri Perry. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto menerima keputusan tersebut sekaligus memberikan penghargaan atas pengabdian Perry selama sekitar tujuh tahun memimpin BI.

“Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjiyo disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih tujuh tahun memimpin Bank Indonesia,” ujar Prasetyo di Gedung Bank Indonesia, Senin (27/7/2026).

Di tengah proses mencari pengganti definitif, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai transisi kepemimpinan perlu menjadi momentum memperkuat kepercayaan pasar terhadap kebijakan moneter dan independensi BI.

“Pemerintah perlu membuktikan bahwa tata kelola perubahan kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia dapat dikelola dengan baik sehingga kepercayaan pasar kembali meningkat,” kata Faisal kepada Liputan6.com.

Menurut Faisal, gejolak pasar lazim terjadi saat pergantian kepemimpinan. Namun, dampaknya dapat terkendali apabila proses transisi berlangsung cepat, transparan, dan sesuai mekanisme.

“Yang kita khawatirkan kalau tekanannya berlangsung lebih besar dan lebih lama. Karena itu, kepercayaan pasar harus segera dikembalikan,” ujarnya.

Stabilitas nilai tukar rupiah menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi Gubernur BI berikutnya. Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini menilai pemimpin baru bank sentral perlu lebih aktif dalam koordinasi lintas kementerian untuk menjaga rupiah.

"Nilai tukar naik dan turun ada di bawah tanggung jawab Bank Indonesia dan tentu pemerintah secara keseluruhan. Bank Indonesia-lah yang bertanggung jawab terhadap nilai tukar yang terpuruk pada saat ini," ujar Didik.

Menurut Didik, persoalan nilai tukar tidak dapat diselesaikan BI sendiri. Kondisi rupiah juga berkaitan dengan perdagangan internasional, investasi, kebijakan fiskal, hingga ketersediaan devisa.

Karena itu, ia mendorong Gubernur BI baru memperkuat koordinasi dengan pemerintah, termasuk kementerian yang membidangi keuangan, perdagangan, investasi, dan perindustrian.

"Karena itu, koordinasi adalah keharusan dan mutlak menjadi tanggung jawab Bank Indonesia untuk menjaga nilai tukar. Gubernur Bank Indonesia yang baru tidak boleh pasif dalam koordinasi ini (hanya melaksanakan tugas moneter saja), tetapi perlu memainkan peran untuk memimpin koordinasi di depan dengan kementerian lain untuk memastikan nilai tukar tidak terpuruk seperti sekarang," katanya.

Didik juga menilai instrumen moneter dan nonmoneter perlu berjalan bersama. Penguatan ekspor, investasi, dan perdagangan internasional dinilai diperlukan untuk memperkuat cadangan devisa sekaligus menopang stabilitas rupiah.

Selain stabilitas rupiah, independensi BI dan kesinambungan kebijakan menjadi perhatian dunia usaha. Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani berharap pergantian kepemimpinan berlangsung cepat, transparan, dan sesuai ketentuan.

“Yang paling penting bagi dunia usaha adalah terjaganya policy continuity, kredibilitas institusi, dan kepercayaan pasar terhadap independensi BI sebagai otoritas moneter,” kata Shinta.

Menurut Shinta, pengunduran diri Gubernur BI di tengah masa jabatan secara alami menjadi perhatian investor. Pasar akan mencermati prospek kebijakan moneter, arah suku bunga, stabilitas rupiah, hingga komunikasi BI setelah pergantian pimpinan.

“Faktor yang paling menentukan adalah seberapa cepat kepastian mengenai proses transisi dan arah kebijakan dapat diberikan kepada pasar,” ujarnya.

Dunia usaha juga masih menghadapi ketidakpastian ekonomi global, dinamika perdagangan internasional, volatilitas nilai tukar, serta tingginya biaya pendanaan. Karena itu, stabilitas rupiah, pengendalian inflasi, dan stabilitas sistem keuangan menjadi perhatian selama masa transisi.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro juga meminta Gubernur BI pengganti memiliki kredibilitas untuk menjaga rupiah, mengendalikan inflasi, dan memperkuat kebijakan moneter.

Selain itu, gubernur baru diharapkan mampu menjaga independensi BI sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan otoritas sektor keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Meski pergantian pimpinan menjadi perhatian pasar, Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede menilai kesinambungan kebijakan BI tidak bergantung pada satu figur.

BI memiliki Rapat Dewan Gubernur (RDG) sebagai forum pengambilan keputusan untuk kebijakan mendasar dan strategis. Keputusan ditempuh melalui musyawarah seluruh anggota Dewan Gubernur.

“Dengan demikian, kebijakan suku bunga, pengelolaan likuiditas, intervensi nilai tukar, dan pengaturan sistem pembayaran merupakan keputusan kelembagaan yang dilaksanakan bersama, bukan keputusan pribadi Gubernur,” kata Josua.

Josua menilai pengunduran diri Perry perlu dipandang sebagai proses peralihan kepemimpinan, bukan kekosongan kendali di bank sentral.

"Pengunduran diri Perry Warjiyo perlu dipandang sebagai peralihan kepemimpinan yang tertib, bukan kekosongan kendali di Bank Indonesia,” ujar Josua.

Sementara itu, analis pasar modal Hendra Wardana menilai keberadaan Destry Damayanti sebagai pejabat sementara memberikan sinyal kesinambungan kebijakan moneter tetap terjaga.

“Penunjukan Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Bank Indonesia memberikan sinyal bahwa kesinambungan kebijakan moneter tetap terjaga,” kata Hendra.

Menurut Hendra, pengalaman Destry sebagai bagian dari perumus kebijakan BI selama beberapa tahun terakhir dapat memberikan keyakinan bahwa arah kebijakan moneter tidak berubah secara mendadak selama masa transisi.

Sementara proses transisi berjalan, Presiden Prabowo Subianto belum membahas calon Gubernur BI definitif. Pemerintah masih menjalankan mekanisme pengisian kekosongan jabatan sesuai Undang-Undang Bank Indonesia.

“Baru kemarin juga. Bapak Presiden belum dalam waktu satu hari kemudian langsung mengajukan calon yang definitif,” kata Prasetyo.

Untuk sementara, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjalankan tugas Gubernur BI sampai pengganti definitif ditetapkan.

“Undang-Undang BI mengatur bahwa kekosongan jabatan itu bisa langsung secara otomatis dijalankan oleh Pejabat Gubernur Sementara. Jadi kita ikuti itu saja dulu,” ujar Prasetyo.

Ketika ditanya kapan Presiden akan mengusulkan calon Gubernur BI definitif, Prasetyo mengatakan pemerintah belum dapat memastikannya.

“Belum tahu nanti. Ditunggu prosesnya,” kata dia.

Komisi XI DPR nantinya akan menjalankan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon yang diajukan Presiden. Fauzi Amro memastikan proses tersebut akan dilakukan secara objektif dan profesional dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.

Dengan demikian, Gubernur BI pengganti akan menghadapi tantangan sejak awal masa kepemimpinannya. Selain menjaga kesinambungan kebijakan, pemimpin baru bank sentral dituntut menjaga stabilitas rupiah dan inflasi, mempertahankan independensi BI, memperkuat koordinasi kebijakan, serta memastikan kepercayaan pasar tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global.