Top 3: Biaya Jadi WNI Lewat Perkawinan Naik Jadi Rp 25 Juta

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah resmi merevisi besaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk berbagai layanan kewarganegaraan yang berada di bawah Kementerian Hukum. Salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah kenaikan biaya permohonan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) melalui mekanisme pewarganegaraan karena perkawinan.

Mengutip Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Hukum, Rabu, 15 Juli 2026, biaya pengajuan kewarganegaraan melalui perkawinan meningkat menjadi Rp 25 juta. Sebelumnya, tarif layanan tersebut dipatok sebesar Rp 15 juta.

Regulasi baru ini mulai berlaku pada 1 Agustus 2026 dan sekaligus menggantikan ketentuan dalam PP Nomor 45 Tahun 2024. Dalam beleid tersebut ditegaskan bahwa seluruh penerimaan negara bukan pajak yang dipungut oleh Kementerian Hukum wajib disetorkan ke kas negara.

"Seluruh PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum wajib disetor ke kas negara," demikian bunyi Pasal 7 PP Nomor 30 Tahun 2026, dikutip Rabu, 15 Juli 2026.

Tak hanya itu, pemerintah juga menaikkan tarif permohonan naturalisasi bagi warga negara asing. Biaya yang sebelumnya sebesar Rp 50 juta kini menjadi Rp 75 juta untuk setiap permohonan.

Artikel Biaya Jadi WNI Lewat Perkawinan Naik Jadi Rp 25 Juta menyita perhatian pembaca di Kanal Bisnis Liputan6.com. Ingin tahu artikel terpopuler lainnya di Kanal Bisnis Liputan6.com? Berikut tiga artikel terpopuler di Kanal Bisnis Liputan6.com yang dirangkum pada Kamis, (16/7/2026):

Pemerintah resmi merevisi besaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk berbagai layanan kewarganegaraan yang berada di bawah Kementerian Hukum.

Salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah kenaikan biaya permohonan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) melalui mekanisme pewarganegaraan karena perkawinan.

Mengutip Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Hukum, Rabu, 15 Juli 2026, biaya pengajuan kewarganegaraan melalui perkawinan meningkat menjadi Rp 25 juta. Sebelumnya, tarif layanan tersebut dipatok sebesar Rp 15 juta.

Regulasi baru ini mulai berlaku pada 1 Agustus 2026 dan sekaligus menggantikan ketentuan dalam PP Nomor 45 Tahun 2024. Dalam beleid tersebut ditegaskan bahwa seluruh penerimaan negara bukan pajak yang dipungut oleh Kementerian Hukum wajib disetorkan ke kas negara.

"Seluruh PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum wajib disetor ke kas negara," demikian bunyi Pasal 7 PP Nomor 30 Tahun 2026, dikutip Rabu, 15 Juli 2026.

Tak hanya itu, pemerintah juga menaikkan tarif permohonan naturalisasi bagi warga negara asing. Biaya yang sebelumnya sebesar Rp 50 juta kini menjadi Rp 75 juta untuk setiap permohonan.

Berita selengkapnya baca di sini

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengajak investor pasar modal Indonesia untuk mulai memperluas pilihan investasi melalui diversifikasi portofolio. Dia menuturkan, investor tidak perlu hanya bergantung pada instrumen saham, mengingat semakin banyak alternatif investasi yang tersedia di pasar keuangan.

Friderica mengatakan, perkembangan pasar keuangan Indonesia saat ini telah membuka berbagai peluang baru bagi investor, mulai dari instrumen pasar modal konvensional hingga instrumen berbasis ekonomi hijau seperti perdagangan karbon dan rencana Bursa Mineral serta Komoditas Strategis.

"Saya mengajak seluruh investor di Indonesia untuk melakukan diversifikasi instrumen untuk memperluas investasi, karena sekarang dengan ada misalnya Bursa Karbon, nanti ada Bursa Mineral dan Komoditas Strategis," kata Friderica dalam Investment Forum 2026, di Main Hall BEI, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Dalam Investment Forum 2026, Friderica menekankan pentingnya diversifikasi investasi agar masyarakat dapat mengoptimalkan peluang pertumbuhan ekonomi nasional. Diversifikasi dinilai penting untuk membangun pasar keuangan yang lebih dalam sekaligus mengurangi ketergantungan investor terhadap satu jenis aset tertentu.

Berita selengkapnya baca di sini

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mendukung penuh langkah Polres Muara Enim bersama Polda Sumatera Selatan dalam mengungkap praktik pertambangan batu bara tanpa izin di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Perseroan di Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim.

General Manager Tanjung Enim Mining Site PTBA, Satria Wirawan, mengapresiasi keberhasilan aparat kepolisian membongkar aktivitas tambang ilegal yang beroperasi di wilayah konsesi perusahaan.

"Kami mengapresiasi Polres Muara Enim dan Polda Sumatera Selatan atas keberhasilan mengungkap aktivitas pertambangan ilegal di wilayah IUP PT Bukit Asam," ujar Satria saat dikonfirmasi, Rabu (15/7/2026).

Satria menegaskan, praktik pertambangan tanpa izin tidak hanya menggerus penerimaan negara, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat, merusak lingkungan, serta mengganggu operasional pertambangan yang dijalankan sesuai prinsip good mining practice.

Berita selengkapnya baca di sini