WFH ASN Bakal Dimulai Pekan Depan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto membuka kemungkinan work from home (WFH) buat aparatur sipil negara (ASN) dimulai pekan depan. Namun, hal ini masih menunggu keputusan final dari pemerintah.

Bima menjelaskan, kebijakan WFH satu hari buat ASN akan diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Setelah diputuskan, Bima memastikan kebijakan itu bisa dilaksanakan sesegera mungkin.

"Ya, mungkin minggu depan ya, sesegera mungkin. Begitu diputuskan tentu minggu depan akan dilaksanakan," kata Bima, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Diketahui, kebijakan atas respons kondisi geopolitik global akan diumumkan pemerintah dalam waktu dekat, termasuk didalamnya kebijakan WFH bagi ASN. Bisa mengatakan ada beberapa opsi pemilihan hari WFH yang sudah dikaji pemerintah.

"Ada beberapa opsi pemilihan hari yang bisa diputuskan, bisa di tengah minggu atau bisa di akhir minggu. Tapi tentu kami mengikuti keputusan dari Bapak Presiden dan Pak Menko perekonomian, dan kami siap untuk mensosialisasikan itu," ujar Bima.

"Yang penting adalah bahwa WFH ini tidak boleh mengganggu pelayanan publik dan harus memastikan juga seluruh ASN itu bekerja sesuai dengan output-nya," imbuh Bima Arya.

Mantan Walikota Bogor ini memastikan ASN di sektor pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dengan begitu, sektor ini kemungkinan tak melaksanakan WFH.

"Pelayanan publik tidak boleh berhenti. Seperti puskesmas, rumah sakit, dishub, Pol PP, kan tidak mungkin. Kalau semuanya di rumah saat itu, Pol PP, dishub, puskesmas, tidak mungkin. Jadi yang terkait dengan pelayanan publik pasti ada pengecualian," ujarnya.

Bima mengonfirmasi kalau ASN daerag juga ikut menerapkan WFH satu hari. "Arahannya ke sana, tapi kita pastikan hari ini," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut kepastian mengenai kebijakan bekerja dari rumah (WFH) dalam rangka penghematan energi di tengah dinamika global akan diumumkan pada Selasa (31/3/2026).

“Sabar saja, itu saya dengar kemungkinan besar, kemungkinan, ya, akan disampaikan resmi besok. Jadi, saya enggak mau mendahului,” ucap Tito dikutip dari Antara, Senin (30/3/2026).

Tito enggan memberikan bocoran terkait kebijakan WFH itu lebih lanjut. Namun, dia memastikan Kementerian Dalam Negeri nantinya akan mengeluarkan imbauan lebih rinci kepada pemerintah daerah (pemda).

“Iya, pasti ada (imbauan ke pemda),” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sebelumnya, memastikan pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan WFH sebelum akhir Maret ini.

“Akan diumumkan (kebijakan WFH) sebelum akhir bulan (Maret),” kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (27/3).

Kebijakan tersebut diinisiasi sebagai langkah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan harga energi global.

Skema WFH, jelas Airlangga, direncanakan berlaku satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sementara itu, untuk sektor swasta, kebijakan tersebut bakal bersifat imbauan.