99 Persen ASN Kemenkeu Sudah Lapor Pajak SPT Tahunan Lewat Coretax

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto menyebut hampir seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan melalui sistem administrasi perpajakan terbaru, Coretax.

Bimo mengatakan tingkat kepatuhan pelaporan pajak di lingkungan Kemenkeu mencapai sekitar 99 persen.

"Jadi kalau Kementerian Keuangan hampir 99 persen. Kecuali ada beberapa yang lagi umrah waktu itu," kata Bimo usai menghadiri upacara pelantikan pejabat eselon II Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi dari para pegawai Kemenkeu dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Selain di lingkungan Kemenkeu, Bimo juga menilai kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di kementerian dan lembaga lainnya juga tergolong baik.

Ia menyebut sebagian besar instansi pemerintah telah mengikuti imbauan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melaporkan SPT lebih awal melalui sistem administrasi perpajakan baru tersebut.

"Kalau (K/L) yang lain, kayaknya itu semuanya patuh kepada deadline (imbauan) yang ditetapkan," tambahnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak mengimbau para ASN untuk menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi paling lambat pada akhir Februari 2026.

Imbauan ini bertujuan mendorong para aparatur negara memberikan contoh kepatuhan pajak kepada masyarakat.

Bimo menjelaskan bahwa DJP telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk mempercepat pelaporan SPT oleh para pegawai.

Beberapa instansi yang diajak berkoordinasi antara lain Kementerian PAN-RB, Kementerian BUMN, Bank Indonesia (BI), serta Kementerian Dalam Negeri.

"Kami juga meminta bantuan kepada kementerian terkait untuk membantu mengarahkan pelaporan SPT untuk seluruh ASN atau pegawainya paling lambat akhir Februari," ujar Bimo pada 23 Februari lalu.

Melalui koordinasi tersebut, pemerintah berharap tingkat kepatuhan pajak di kalangan aparatur negara dapat terus meningkat.

Imbauan percepatan pelaporan pajak tersebut juga ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Kemenpan-RB menerbitkan Surat Edaran Nomor B/7/M.SM.00.00/2026 mengenai penyampaian SPT Tahunan PPh orang pribadi bagi ASN, TNI, dan Polri.

Dalam surat edaran tersebut, seluruh instansi pemerintah diminta memastikan pegawainya telah melaporkan SPT Tahunan paling lambat 28 Februari 2026.

Langkah ini dimaksudkan agar aparatur negara dapat menjadi contoh kepatuhan pajak bagi masyarakat luas.

Selain itu, percepatan pelaporan juga bertujuan untuk menghindari penumpukan laporan menjelang batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh orang pribadi pada 31 Maret 2026.

Dengan pelaporan yang dilakukan lebih awal, diharapkan proses administrasi perpajakan dapat berjalan lebih lancar sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak secara nasional.