AS Selidiki 60 Negara Terkait Praktik Perdagangan Kerja Paksa

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Kamis, 12 Maret 2026 meluncurkan investigasi perdagangan baru terhadap 60 negara untuk menentukan apakah mereka gagal mengekang impor barang yang diproduksi dengan kerja paksa. Hal ini terjadi sehari setelah memulai penyelidikan praktik perdagangan tidak adil terhadap 16 mitranya.

Investigasi baru ini, yang dilakukan berdasarkan Pasal 301(b) Undang-Undang Perdagangan 1974, mencakup China, Uni Eropa, India, dan Meksiko, menurut pernyataan dari Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat. Demikian mengutip CNBC, Sabtu (14/3/2026).

"Meskipun ada konsensus internasional menentang kerja paksa, pemerintah telah gagal menerapkan dan secara efektif menegakkan langkah-langkah yang melarang barang yang diproduksi dengan kerja paksa memasuki pasar mereka,” kata Perwakilan Perdagangan AS Jamieson Greer.

"Investigasi ini akan menentukan apakah pemerintah asing telah mengambil langkah-langkah yang cukup untuk melarang impor barang yang diproduksi dengan kerja paksa dan bagaimana kegagalan untuk memberantas praktik-praktik yang menjijikkan ini berdampak pada pekerja dan bisnis AS,” ia menambahkan.

Pasal 301 mengizinkan AS untuk mengenakan tarif pada negara-negara yang terbukti melakukan praktik perdagangan tidak adil tanpa otorisasi tambahan dari Kongres  kewenangan hukum yang telah digunakan Presiden AS Donald Trump selama masa jabatan pertamanya untuk mengenakan bea masuk pada barang-barang China.

Penyelidikan kerja paksa ini menyusul investigasi Pasal 301 yang diluncurkan pada Rabu, yang menargetkan kelebihan kapasitas industri di 16 negara, termasuk CHINA, Australia, Indonesia, Jepang, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Swiss, dan Thailand.

Penyelidikan terbaru memperluas daftar negara yang berada di bawah pengawasan Pasal 301 untuk mencakup lebih banyak negara yakni Inggris, Brasil, dan Rusia.

Investigasi baru ini tampaknya berfungsi sebagai jalur alternatif untuk menggantikan setidaknya beberapa "tarif timbal balik" yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS bulan lalu.

"Dengan pembatalan tarif timbal balik, pemerintah memperjelas bahwa rencana-B mereka akan segera diluncurkan,” kata Wendy Cutler, wakil presiden di Asia Society Policy Institute dan mantan perwakilan perdagangan AS.