Bahlil-Purbaya Sepakat Harga BBM Subsidi Tak Naik meski Minyak Bergejolak

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah sepakat harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi atau harga BBM subsidi tidak akan dinaikkan meski harga minyak dunia masih tinggi. Langkah ini menjadi mandat dari Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sepakat tidak akan mengubah harga BBM subsidi. Termasuk ketika harga minyak dunia naik yang berpengaruh pada Indonesia Crude Price (ICP).

"Saya sama Pak Menteri (Keuangan) bersepakat bahwa harga ICP dunia yang tidak menentu sampai dengan sekarang, kami dua punya komitmen atas dasar perintah Bapak Presiden bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik, ini yang paling penting," ungkap Bahlil di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Selain itu, dia menjelaskan pemerintah bersama badan usaha menerangkan formula penghitungan harga BBM non subsidi sesuai dengan perkembangan harga minyak dunia. Harga BBM nonsubsidi bisa turun ketika minyak dunia turun, begitupun sebaliknya.

"Kami juga merumuskan ketika harga dunia itu turun, maka harga yang non-subsidi pun bisa melakukan penyesuaian dengan harga dunia. Kalau turun ya turun, kalau naik ya terkoreksi juga untuk kenaikan," beber dia.

Bahlil dan Purbaya turut membahas mengenai pembatasan konsumsi BBM subsidi. Keduanya sepakat untuk menyusun skema pembatasan, utamanya bagi masyarakat mampu atau orang kaya.

Orang Kaya Bakal Dibatasi Beli BBM Subsidi

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia mengungkap rencana penataan konsumsi BBM Bersubsidi seperti Pertalite. Sistem pembatasa tengah dibahas agar BBM subsidi bisa disalurkan tepat sasaran.

Skema pembatasan itu telah dibahas Bahlil saat menyambangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Keduanya membahas soal kemungkinan desil 9 dan desil 10 tak lagi konsimsi BBM subsidi.

"Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam," kata Bahlil di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2026.