Bahlil Sentil Orang Kaya: Pakai Mobil Mewah tapi Beli BBM Subsidi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Bahlil Lahadalia mewanti-wanti kelompok masyarakat mampu atau orang kaya untuk tidak menggunakan BBM subsidi. Menyusul rencana penataan konsumsi BBM bersubsidi seperti Pertalite.

Bahlil mengatakan, akan ada pembatasan kendaraan yang bisa menggunakan BBM Pertalite. Namun, skema mengenai pembatasannya masih dalam pembahasan.

"Nanti menyangkut pembatasan itu nanti ada jenis kendaraan, ya. Jangan pakai BMW, pakai Mercy masa pakai minyak subsidi," tegas Bahlil di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Meski ada pengaturan pada kendaraan roda empat, Bahlil menegaskan tidak ada pembatasan beli Pertalite bagi kendaraan roda dua. "Enggak, sepeda motor enggak dibatasi kok," ucapnya.

Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut sementara ini pemerintah mengamati sistem yang dibangun PT Pertamina (Persero) untuk mengatur konsumsi BBM Subsidi. Harapannya, masyarakat mampu atau orang kaya pada desil 9 dan desil 10 tak lagi menggunakan BBM subsidi.

"Kita sedang uji sistem, Pertamina sedang menguji sistem, saya sudah melihat sistemnya. Mereka bisa aja yang desil 9-10 enggak bisa beli yang bersubsidi. Dia mesti bayar harga Pertamax atau yang lain, kira-kira begitu," beber Bendahara Negara tersebut.

Orang Kaya Bakal Dibatasi Beli BBM Subsidi

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia mengungkap rencana penataan konsumsi BBM Bersubsidi seperti Pertalite. Sistem pembatasa tengah dibahas agar BBM subsidi bisa disalurkan tepat sasaran.

Skema pembatasan itu telah dibahas Bahlil saat menyambangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Keduanya membahas soal kemungkinan desil 9 dan desil 10 tak lagi konsimsi BBM subsidi.

"Selama ini kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam," kata Bahlil di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2026.