Purbaya Bidik PNBP ESDM Lampaui 100% pada 2026

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor energi dan sumber daya mineral (Sektor ESDM) melampaui 100% dari target pada akhir 2026. Purbaya mendorong Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk meningkatkan penerimaan dari sektor tersebut.

Purbaya mengatakan pemerintah masih memiliki ruang untuk mendorong realisasi PNBP ESDM hingga akhir tahun. Pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan sektor ESDM untuk memperkuat pendapatan negara.

“Harusnya lebih, kita dorong-dorong Pak Bahlil bisa lebih dari 100%,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Selasa (11/8/2026).

Sebelumnya, realisasi PNBP sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) mencapai Rp96,26 triliun hingga Juli 2026 atau 70,69% dari target Rp136,18 triliun.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan capaian tersebut menunjukkan upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ESDM. Bahlil menegaskan peningkatan penerimaan harus tetap mengedepankan akuntabilitas, transparansi, keberlanjutan pengelolaan SDA, dan kepatuhan pelaku usaha.

“Peningkatan penerimaan harus tetap dilaksanakan secara akuntabel, transparan, serta memperhatikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan kepatuhan para pelaku usaha,” ujar Bahlil dalam keterangan pekan lalu.

Bahlil mengatakan penguatan penerimaan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara. Kinerja tersebut tercermin dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Capaian ini menunjukkan konsistensi Kementerian ESDM dalam menjaga kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara,” kata Bahlil.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berhasil melampaui target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sepanjang 2025. Realisasi PNBP mencapai Rp 138,40 triliun atau setara 108,56% dari target sebesar Rp 127,48 triliun.

Capaian tersebut diraih bersamaan dengan keberhasilan Kementerian ESDM kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran 2025.

Laporan hasil pemeriksaan BPK diserahkan dalam agenda yang berlangsung pada Rabu (5/8/2026). Opini WTP ini menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian ESDM dinilai telah memenuhi standar akuntabilitas dan tata kelola yang baik.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menilai capaian tersebut mencerminkan konsistensi kementerian dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara.

"Capaian ini menunjukkan konsistensi Kementerian ESDM dalam menjaga kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara," tegas Bahlil dikutip dari laman Kementerian ESDM, Kamis (6/8/2026).

Menurut dia, keberhasilan meningkatkan PNBP tidak hanya penting bagi penerimaan negara, tetapi juga harus diimbangi dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Kinerja positif tersebut berlanjut pada 2026. Hingga Juli 2026, realisasi PNBP Kementerian ESDM telah mencapai Rp 96,26 triliun atau 70,69% dari target tahun ini yang sebesar Rp 136,18 triliun.

Bahlil menegaskan, upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor energi dan sumber daya mineral harus tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam serta kepatuhan para pelaku usaha.

"Peningkatan penerimaan harus tetap dilaksanakan secara akuntabel, transparan, serta memperhatikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan kepatuhan para pelaku usaha," ujar Bahlil.

Sementara itu, Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian ESDM. Menurutnya, tidak banyak kementerian yang mampu mencatat keberhasilan yang didominasi oleh kinerja sektor inti atau core business.

"Tidak banyak kementerian yang keberhasilannya didominasi terkait dengan core bisnisnya. Jadi, saya mengucapkan selamat kepada pimpinan Kementerian ESDM dan jajaran yang telah melaksanakan kegiatannya dengan baik," ujar Nyoman.