Buntut Tambang Nikel Raja Ampat, DPR Minta IUP di Kawasan Konservasi Dievaluasi

Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional tambang nikel milik PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat.

Kebijakan ini diambil sebagai respons langsung atas berbagai laporan kerusakan lingkungan serta desakan masyarakat adat, sekaligus menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk menegakkan prinsip keberlanjutan dalam sektor pertambangan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin, menyampaikan apresiasi atas ketegasan dan sinergi antara Kementerian ESDM dan KLH dalam merespons persoalan tambang nikel di Raja Ampat. Ia menyebut, ini adalah bentuk kepemimpinan pro-lingkungan yang patut dijadikan model dalam tata kelola sumber daya nasional.

“Langkah Menteri Bahlil ini adalah bentuk keberanian negara dalam melindungi lingkungan dan masyarakat adat. Dan saat KLH juga memberikan sanksi tegas kepada empat perusahaan tambang, kita melihat sinyal kuat: tidak ada toleransi bagi pelanggaran di sektor tambang,” ujar Mukhtarudin, legislator asal Kalimantan Tengah.

Ia menilai bahwa sinergi dua kementerian ini telah menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945, di mana pengelolaan kekayaan alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk merusak tatanan sosial dan lingkungan hidup masyarakat lokal.

Mukhtarudin juga mendorong agar evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan konservasi, khususnya di wilayah Raja Ampat dan Papua Barat Daya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan dirinya akan melakukan kunjungan kerja ke wilayah Papua Barat Daya, termasuk Raja Ampat, guna meninjau kondisi tambang nikel dan lingkungan sekitar.

“Saya kebetulan ada rencana, mau kunjungi wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat melihat sumur-sumur minyak di Sorong, di Fak-Fak sama Bentuni. Nah mungkin saya lihat celah-celah waktu saya di situ, saya akan mencoba ke sana (Raja Ampat),” ujar Bahlil dikutip dari Antara, Jumat (6/6/2025).

Dalam kunjungannya nanti, Bahlil menyebut akan menyempatkan diri bersilaturahmi dengan warga serta pihak-pihak terkait yang terlibat dalam aktivitas pertambangan nikel. Meski demikian, ia belum merinci siapa saja yang akan ditemui maupun agenda spesifik selama berada di sana.

Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan rencana memanggil para pemegang izin tambang nikel di kawasan Raja Ampat untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.

“Saya akan evaluasi, akan ada rapat dengan dirjen saya. Saya akan panggil pemiliknya, mau BUMN atau swasta,” tegasnya usai menghadiri Human Capital Summit di Jakarta, Selasa (3/6).

Menurut Bahlil, aktivitas pertambangan nikel di kawasan tersebut belum sepenuhnya memperhatikan aspek kearifan lokal. Di sisi lain, aspirasi masyarakat Papua yang menginginkan pembangunan smelter juga menjadi perhatian tersendiri.