Deputi Gubernur BI Juda Agung Dilantik Jadi Anggota DK OJK Ex-officio Bank Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, dilantik sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio Bank Indonesia. Pengucapan sumpah jabatan Juda dilakukan di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI Sunarto di Gedung MA Jakarta, Selasa.

Juda ditetapkan menjadi Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2025 tentang Penggantian Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Ex-officio dari Bank Indonesia.

Pelantikan Juda melengkapi jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK menjadi 11 orang yang terdiri dari sembilan ADK hasil Panitia Seleksi dan dua ADK Ex-officio Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.

Hadir dalam pelantikan Juda sejumlah jajaran pejabat Kementerian Keuangan, Bank Indonesia serta Anggota Dewan Komisioner OJK beserta jajaran pejabat OJK lainnya.

Jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK:

• Ketua: Mahendra Siregar
• Wakil Ketua: Mirza Adityaswara
• Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan: Dian Ediana Rae
• Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon: Inarno Djajadi
• Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun: Ogi Prastomiyono
• Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen: Friderica Widyasari Dewi
• Anggota Dewan Komisioner/Ketua Dewan Audit: Sophia Issabella Wattimena
• Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya: Agusman
• Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor
• Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto: Hasan Fawzi
• Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio Bank Indonesia: Juda Agung
• Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio Kementerian Keuangan: Thomas A.M. Djiwandono

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya optimalisasi penyaluran dana Rp 200 triliun yang ditempatkan pemerintah di bank-bank Himbara.

Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK, Indah Iramadhini, menyebut keberadaan dana tersebut membuka ruang likuiditas yang lebih luas bagi industri perbankan.

Meski masih terdapat kredit belum tersalur atau undisbursed loan, hal itu justru mencerminkan adanya komitmen perbankan untuk menyalurkan kredit sesuai dengan jadwal penarikan debitur.

"Kita tahu sejak minggu lalu efektif dana Rp 200 triliun masuk ke bank-bank himbara. Sementara undisburshed (kredit belum tersalur) masih tinggi. Sebenarnya undisburshed menunjukkan bahwa bank itu komit untuk menyalurkan sejumlah dana kredit kepada debitur," kata Indah dalam sosialisasi POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM, di Kantor OJK, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).

Indah menjelaskan bahwa secara industri, rasio pinjaman terhadap simpanan atau Loan to Deposit Ratio (LDR) saat ini berada di angka 86 persen.

Angka tersebut masih dalam batas wajar, mengingat kisaran ideal LDR berada pada rentang 75 persen hingga 92 persen. Dengan tambahan dana pemerintah, posisi likuiditas bank menjadi semakin kuat untuk mendorong penyaluran kredit.

"Kalau kita lihat berapa wajarnya LDR adalah 75 persen hingga 92 persen. Jadi disini masih ada ruang gerak, karena ketika masuk dana Pemerintah itu ke bank Himbara tentu akan meningkatkan deposit," jelasnya.

Menurutnya, penempatan dana ini sejalan dengan arah kebijakan OJK dalam memperkuat pembiayaan sektor produktif, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Meski awalnya kebijakan POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM, tidak didesain untuk skema penempatan dana pemerintah, momentum ini tetap dapat dimanfaatkan untuk mendorong percepatan penyaluran kredit.

"POJK UMKM, walaupun mungkin ini tidak dimasukkan ke POJK awalnya, karena kita pada saat menyusun ini agak panjang sudah dari awal tahun 2024 sebelum ada informasi pemerintah akan menempatkan dana Rp 200 triliun di bank himbara. Menurut saya ini positif, ketika Pemerintah mengucurkan dana ke bank himbara tentu akan menggenjot likuditas," jelasnya.