Dugaan Pungli Mudik Gratis Kendari, Wamenhub: Kita Telusuri!

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan menelusuri dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan program mudik gratis dengan moda transportasi kapal laut di Pelabuhan Nusantara Kendari, Sulawesi Tenggara.

Wakil Menteri Perhubungan Suntana menegaskan pihaknya akan melakukan penelusuran guna memastikan layanan mudik gratis berjalan sesuai aturan yang berlaku.

"Nanti kita telusuri," kata Wamenhub dikutip dari Antara, Sabtu (14/3/2026). 

Dugaan pungli tersebut disebut terjadi pada program mudik gratis dengan rute pelayaran Kendari–Muna–Baubau.

Suntana menegaskan bahwa apabila ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut, pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah tegas terhadap pihak yang terlibat.

Menurutnya, program mudik gratis yang disediakan pemerintah merupakan bagian dari layanan publik yang dibiayai negara untuk membantu masyarakat melakukan perjalanan selama Lebaran 1447 Hijriah.

Program ini mencakup berbagai moda transportasi, mulai dari udara, laut, hingga kereta api, sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman dan nyaman.

Wamenhub menegaskan bahwa seluruh layanan mudik gratis yang disediakan pemerintah tidak boleh dipungut biaya dalam bentuk apa pun.

Program tersebut merupakan bentuk pelayanan publik yang didanai oleh negara untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama masa mudik Lebaran.

"Mudik gratis beberapa sektor ya kan? Ada sektor udara, sektor laut, sektor kereta api, pemerintah itu mengucurkan itu. Bila ada penyimpangan akan kita laksanakan penindakan dan kita luruskan secepatnya," tegasnya.

Selain melakukan penindakan terhadap pelanggaran, pemerintah juga akan segera memperbaiki sistem pelaksanaan apabila ditemukan potensi penyimpangan.

Langkah tersebut dilakukan agar tujuan utama program mudik gratis tetap tercapai, yakni memberikan kemudahan akses transportasi bagi masyarakat.

"Sudah pasti ditindak tegas. Kalau yang memberikan pelayanan publik namun ada yang tidak benar kita harus tindak tegas," tutur Suntana.

Suntana menambahkan bahwa program mudik gratis pemerintah telah menjangkau berbagai wilayah Indonesia, termasuk sejumlah daerah di Sulawesi.

"Kemarin, ada anggota Komisi V DPR juga sudah menyampaikan bahwa mudik gratis sudah nyampe ke wilayah Sulawesi-Sulawesi," ujarnya.

Dalam program tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyiapkan sekitar 6.000 tiket kapal gratis bagi masyarakat yang hendak pulang kampung melalui jalur laut.

Tiket gratis tersebut tersedia untuk sejumlah rute pelayaran di Sulawesi Tenggara, yaitu Kendari–Raha, Raha–Kendari, Kendari–Baubau, dan Baubau–Kendari.

Namun sebelumnya, muncul pemberitaan mengenai dugaan pungli terhadap calon penumpang program mudik gratis di Pelabuhan Nusantara, Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari.

Sejumlah calon penumpang mengaku dimintai uang sekitar Rp 12 ribu, meskipun mereka telah terdaftar sebagai penerima tiket mudik gratis dari Kementerian Perhubungan.

Pemerintah menegaskan bahwa praktik pungli tersebut tidak dapat dibenarkan dan akan ditindak tegas jika terbukti terjadi.