Elon Musk Kecam RUU Pajak Trump, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Miliarder Elon Musk mengecam Rancangan Undang-Undang (RUU) pajak dan belanja Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. 

Ia menilai, hal itu sebagai "kekejian yang menjijikkan”. Hal ini membuat keretakan yang semakin lebar antara dua sekutu itu. Anggaran yang mencakup keringanan pajak multi triliun dolar AS dan lebih banyak belanja pertahanan sekaligus memungkinkan pemerintah AS meminjam lebih banyak uang, disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bulan lalu. 

“Malu pada mereka yang memilihnya,” ujar Elon Musk dalam sebuah unggahan di platform X tentang poros legislatif agenda masa jabatan kedua Trump, seperti dikutip dari BBC, Rabu (4/6/2025). 

Miliarder teknologi itu tiba-tiba meninggalkan pemerintahan pekan lalu setelah 129 hari bekerja untuk memangkas biaya dengan timnya yang dikenal sebagai Doge. 

Komentar tersebut menandai ketidaksetujuan publik pertamanya dengan Trump sejak meninggalkan pemerintahan, setelah menyebut rencana itu “mengecewakan. 

Masa jabatan Elon Musk di pemerintahan Donald Trump berakhir pada 31 Mei, meskipun Trump mengatakan, “dia akan selalu bersama kita, membantu kita sepenuhnya”. 

Dalam bentuknya saat ini, RUU itu disebut Trump sebagai “RUU besar yang indah”, akan meningkatkan defisit anggaran, selisih antara pengeluaran pemerintah dan pendapatan yang diterimanya sekitar USD 600 miliar atau sekitar Rp 9.783 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.305) pada tahun fiskal berikutnya. 

Dalam serangkaian unggahan di platform X pada Selasa, 3 Juni 2025, Elon Musk menuturkan, RUU belanja yang "keterlaluan dan penuh dengan tipu daya" itu akan “secara besar-besaran meningkatan defisit anggaran yang sudah sangat besar menjadi USD 2,5 triliun dan membebani warga AS dengan utang yang sangat tidak berkelanjutan. 

Dalam politik AS, “tipu daya” memgacu pada pengeluaran untuk proyek-proyek di daerah pemilihan anggota parlemen. 

Elon Musk yang sebelumnya berjanji untuk mendanai tantangan kampanye terhadap setiap anggota Partai Republik yang memberikan suara menentang agenda Trump menambahkan peringatan politik di unggahan lainnya. 

"Pada November tahun depan, kami akan memecat semua politikus yang mengkhianati rakyat Amerika Serikat,” tulis dia. 

Saat ditanya mengenai komentar Elon Musk segera setelah unggahan pertama, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan, Presiden sudah tahu di mana posisi Elon Musk dalam RUU ini. 

“Ini adalah RUU yang besar dan indah. Dan dia akan menaatinya,” ia menambahkan. 

Undang-Undang juga menyebutkan untuk memperpanjang pemotongan pajak yang akan segera berakhir yang disahkan selama pemerintahan Trump pertama pada 2017, serta masuknya dana untuk belanja pertahanan dan untuk mendanai deportasi massal imigran tidak berdokumen oleh pemerintah. 

Hal yang membuat kecewa kaum konservatif fiskal, RUU itu akan menaikkan batas jumlah uang yang dapat dipinjam pemerintah yang dikenal sebagai pagu utang menjadi USD 4 triliun. 

Adapun komentar dari Musk mencerminkan ketegangan lebih luas di antara Partai Republik atas rencana itu yang menghadapi pertentangan keras dari berbagai sayap partai saat melewati DPR. 

Senat kini telah membahasnya, dan perpecahan sudah muncul di majelis itu, yang juga dikontrol secara ketat oleh Partai Republik. 

Senator Kentucky Rand Paul telah mengatakan selama beberapa hari terakhir ia tidak akan mendukung RUU itu jika RUU tersebut menaikkan pagu utang. 

“Partai Republik akan menanggung utang setelah mereka memberikan suara untuk RUU ini,” ujar dia. 

Trump menanggapi Paul dengan serangkaian unggahan di media sosial. Ia menuduhnya “sangat kurang memahami RUU itu dan mengatakan masyarakat Kentucky tidak tahan dengannya. “Ide-idenya benar-benar gila,” tulis Trump. 

Anggota Parlemen Republik menepis komentar Elon Musk. Pemimpin mayoritas Senat John Thune mengatakan pihaknya berencana melanjutkan dengan kecepatan penuh meskipun ada perbedaan pendapat. 

“Kami memiliki agenda yang menjadi bahan kampanye semua orang, terutama presiden,” kata dia. 

Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson menuturkan kalau Elon Musk sangat salah. “Ini adalah langkah awal yang sangat penting. Elon merindukannya,” kata dia. 

John menuturkan telah melakukan panggilan telepon selama 20 menit dengan taipan itu mengenai RUU tersebut pada Senin. Ia menambahkan, penghapusan bertahap kredit pajak kendaraan listrik dapat berdampak pada Tesla. 

“Saya menyesalkan hal itu,” kata Johnson. 

Ia juga terkejut dengan Elon Musk yang mengkritik RUU tersebut meski mereka telah menelpon. 

Di antara berbagai masalah yang membuat Elon Musk kesal adalah kontrol lalu lintas udara di Federal Aviation Administration (FAA) menurut Axios. 

Musk berharap RUU itu akan dijalankan pada sistem satelit Starlink miliknya, tetapi permintaan Musk ditolak. Hal ini karena berbagai masalah yang berkaitan dengan teknologi dan munculnya konflik kepentingan.