Menko Airlangga: Indonesia Harap WTO Terus Lanjutkan Dukungan untuk Negara Berkembang

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan komitmen Indonesia pada sistem perdagangan multilateral.

Hal itu disampaikan Menko Airlangga saat bertemu dengan Direktur Jenderal World Trade Organization (WTO) Ngozi Okonjo-Iwaela pada pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri (PTM) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Tahun 2025, Selasa (3/6/2025).

Menko Airlangga mengatakan, WTO memiliki peran penting dan tak tergantikan dalam mempromosikan dan memperkuat sistem perdagangan multilateral berbasis pada peraturan.

"Untuk itu, Indonesia berharap WTO dapat terus melanjutkan dukungannya pada negara-negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas perdagangannya agar mampu berpartisipasi dalam sistem perdagangan global yang lebih inklusif,” kata Menko Airlangga, seperti dikutip dari laman ekon.go.id.

Menko Airlangga juga turut bahas beberapa perkembangan agenda nasional dalam diskusi WTO seperti isu pertanian, perikanan, dan perdagangan dalam sistem elektronik.  

WTO merupakan satu-satunya organisasi perdagangan internasional saat ini yang memiliki fungsi sebagai forum negosiasi perjanjian perdagangan internasional dan dilengkapi dengan mekanisme penyelesaian sengketa.

Saat ini WTO memiliki 166 anggota di mana tiga perempatnya merupakan negara berkembang. Keanggotaan Indonesia di WTO diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Selama keanggotaannya, Indonesia telah memperoleh manfaat besar dalam peningkatan perdagangan internasional, melalui pemanfaatan prinsip dan fasilitasi seperti National Treatment, Most Favoured Nations (MFN), Special and Differential Treatment (SDT), hingga program peningkatan kapasitas. 

Selain melakukan pertemuan bilateral, Menko Airlangga juga akan kembali temui Direktur Jenderal WTO dalam pertemuan informal menteri WTO di petang hari untuk membahas agenda reformasi WTO.

Turut mendampingi Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni  Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, Wakil Tetap Republik Indonesia di Jenewa, dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Kedaulatan Industri serta Digital Prancis Eric Lombard, pada Rabu (28/5) di Gedung A.A. Maramis, Jakarta.

Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis yang menjadi perhatian bersama, termasuk penguatan kerja sama perdagangan dan investasi bilateral.

Nilai total perdagangan Indonesia dan Prancis sepanjang tahun 2024 tercatat sebesar USD2,4 miliar dengan tren pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir tetap menunjukkan arah positif.

Namun demikian, neraca perdagangan Indonesia terhadap Prancis masih menunjukkan defisit yang signifikan mencapai USD 532 juta pada 2024.

Potensi Kerja Sama Strategis

Menko Airlangga menyampaikan berbagai potensi kerja sama strategis, termasuk proyek energi panas bumi (geothermal project) yang menjadi salah satu fokus pengembangan energi bersih dan berkelanjutan.

“Pemerintah Indonesia telah membentuk DANANTARA sebagai lembaga dana investasi Indonesia yang juga akan berperan penting dalam membangun hilirisasi dan ekosistem kendaraan listrik (EV) secara menyeluruh," kata Menko Airlangga, Kamis (29/5/2025).

Sebagaimana diketahui, Prancis merupakan salah satu mitra utama Indonesia dalam bidang investasi, dengan nilai realisasi investasi pada tahun 2023 mencapai USD302,8 juta.

Investasi ini tersebar di berbagai sektor prioritas nasional, antara lain konstruksi, industri mesin dan elektronik, pariwisata, properti, serta industri makanan.

Perusahaan-perusahaan Prancis yang beroperasi di Indonesia seperti Eramet, Danone, L’Oréal, dan Michelin memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan di Indonesia.

Kedua menteri kemudian mendiskusikan perkembangan Perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) yang ditargetkan rampung tahun ini.

“Kami mengharapkan dukungan penuh dari Prancis terhadap percepatan penyelesaian Perundingan IEU CEPA serta proses aksesi Indonesia ke OECD,” ujar Menko Airlangga.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Lombard menyampaikan bahwa ia akan melaporkan permintaan dukungan tersebut kepada Presiden Emmanuel Macron, guna mendorong keterlibatan aktif Prancis dalam mendukung Indonesia pada kedua isu tersebut.

Diharapkan Perundingan IEU CEPA dapat mencapai konklusi dan diumumkan pada tahun ini. Sebagai ekonomi terbesar kedua di Uni Eropa setelah Jerman, Prancis memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses perundingan.

Keberhasilan penyelesaian Perundingan IEU CEPA akan membuka akses pasar yang lebih luas, memperkuat arus perdagangan dan investasi, serta mendorong peningkatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan negara-negara anggota Uni Eropa, khususnya Prancis sebagai salah satu mitra utama.