Prabowo Panggil Airlangga hingga Purbaya ke Istana, Bahas Efisiensi Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (19/3/2026). Pertemuan tersebut bertujuan membahas efisiensi anggaran yang sebelumnya telah dimatangkan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) pada Senin, 16 Maret 2026.

Berdasarkan pantauan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani tampak hadir untuk mengikuti rapat internal bersama Presiden.

"Kemarin kami sudah melaksanakan Rakortas terkait efisiensi. Itu salah satu hal yang akan dilaporkan (kepada Presiden Prabowo)," ujar Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Airlangga belum memberikan keterangan mendetail terkait rencana pemotongan gaji pejabat negara. Ia menyebut fokus saat ini adalah efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L), termasuk wacana bekerja fleksibel atau Work From Anywhere (WFA).

"Kita baru bicara efisiensi K/L. Itu (WFA) juga termasuk yang sudah kita hitung," imbuhnya.

Di sisi lain, Menkeu Purbaya mengungkapkan rencana untuk meminta kementerian/lembaga memangkas anggarannya secara mandiri. Namun, ia mencatat bahwa rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum diputuskan.

"Tadinya saya meminta kementerian untuk memotong sendiri, tapi ternyata sulit jika mereka yang menentukan. Jika memungkinkan, saya yang akan menentukan besaran potongannya, lalu mereka yang menyesuaikan. Kami minta mereka menunda anggaran yang sekiranya bisa ditangguhkan sementara," tutur Purbaya.Belajar dari Efisiensi Pakistan

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya langkah penghematan untuk menghadapi eskalasi konflik di Timur Tengah. Ia mencontohkan kebijakan proaktif yang dilakukan Pakistan dalam menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan efisiensi birokrasi.

"Kita harus melakukan langkah-langkah proaktif untuk menghemat konsumsi BBM. Kita tidak bisa hanya merasa aman tanpa ada upaya nyata untuk mengurangi konsumsi energi kita," jelas Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).

Presiden memaparkan bahwa Pakistan telah menetapkan status kritis (critical measures) layaknya masa pandemi. Kebijakan tersebut meliputi penerapan 50% Work From Home (WFH) bagi sektor publik dan swasta, hingga pengurangan hari kerja menjadi empat hari.

Tak hanya itu, Pakistan memangkas gaji anggota DPR sebesar 25%, bahkan anggota kabinet bekerja tanpa gaji guna membantu kelompok rentan. Penghematan lainnya mencakup pemotongan 50% penggunaan BBM di instansi pemerintah, penghentian belanja aset (kendaraan, AC, mebel), hingga pembatasan kunjungan luar negeri.

Prabowo meminta jajaran menterinya mengkaji opsi-opsi penghematan tersebut agar ketahanan ekonomi nasional tetap terjaga tanpa memperlebar defisit anggaran.

"Ini adalah contoh yang bisa kita kaji. Saya percaya dalam dua-tiga tahun ke depan kita akan sangat kuat, namun penghematan konsumsi harus tetap dilakukan agar defisit kita tidak bertambah, bahkan kalau bisa tidak ada defisit," pungkas Prabowo.