Puluhan Ribu Penerima Bansos Pegawai BUMN hingga Manajer, Mensos Bakal Lakukan Ini

Liputan6.com, Jakarta Menteri Sosial Saifullah Yusuf akan menelusuri temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal penerima bantuan sosial (bansos). Termasuk mengenai data puluhan ribu oenerima bansos merupakan pegawai BUMN, dokter, hingga manajer.

Saifullah menyampaikan, data profesi penerima bantuan sosial jadi temuan PPATK setelah melakukan penelusuran ke perbankan. Pihaknya pun mengaku siap menindaklanjutinya.

"Itu pengakuan mereka, bukan dari kami ya, pengakuan mereka ketika membuka rekening di bank-bank itu, ya kita akan dalami, kita akan cek, kita akan cek itu," tegas Saifullah, ditemui di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10, Jakarta, Sabtu (9/8/2025).

Asal tahu saja, temuan PPATK mencatat ada 27.932 penerima bansos berstatus pegawai BUMN, 7.479 berstatus dokter, dan sekitar 6.000 profesi eksekutif atau manajer. Bahkan, 60 rekening diantaranya punya saldo di atas Rp 50 juta.

Pria yang karib disapa Gus Ipul ini menegaskan bakal menggandeng PPATK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menyalurkan bansos kedepannya. Srcara paralel juga dilakukan perbaikan data.

"Ya untuk memastikan karena kita kan data ini kan susah lama ya, bukan sekarang aja. Makanya kita mau evaluasi pelan2 secara keseluruhan, InsyaaAllah lah, secara bertahap kita akan evaluasi," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan penyaluran bansos terindikasibsalah sasaran. Bahkan, sebagian penerima diketahui aktif mengakses judi online (judol).

Ivan mengatakan, usai melakukan verifikasi, ditemuikan 78 ribu penerima bansos di Semester I-2025 masih main judol.

"Kami juga melakukan pencocokan data dan ini yang kami terima apakah NIK NIK yang kami terima ini masih bermain judol, kami menemukan lebih dari 78 ribu penerima bansos di tahun 2025 ini semester 1 masih bermain judol," kata Ivan di Kantor Kemensos, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Fenomena penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) memasuki babak baru yang mengejutkan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap temuan bahwa sebanyak 603.999 rekening penerima bansos diduga terlibat dalam aktivitas judi online.

Temuan ini menjadi sorotan karena dana yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, justru disalahgunakan untuk praktik ilegal yang merugikan negara secara sosial dan finansial.

“Dari hasil analisis kami, sebagian besar rekening yang digunakan untuk judi online ternyata terdaftar sebagai penerima bansos dari Kementerian Sosial,” ungkap Andini dari PPATK dalam Live Streaming Jadi Tahu: Fenomena Judi Online di Kalangan Penerima Bansos, Rabu (31/7/2025).

Tak hanya itu, PPATK mencatat bahwa selama kuartal pertama 2025, nilai perputaran uang dari transaksi judi online di Indonesia mencapai Rp47,9 triliun, dengan total 39,8 juta transaksi—angka yang menunjukkan bahwa persoalan ini sudah berada pada level darurat nasional.

PPATK menekankan pentingnya kewaspadaan digital di era teknologi yang terus berubah. Transaksi mencurigakan tidak hanya terjadi lewat perbankan konvensional, tapi juga bisa menjalar ke ranah cryptocurrency dan platform digital baru lainnya.

“Kejahatan itu tidak akan pernah berhenti. Mereka hanya mengubah pola, alat, dan bentuknya. Maka kita juga tidak boleh kendur dalam pengawasan dan edukasi,” pesan Andini.

Di sisi lain, PPATK juga gencar mengirimkan laporan intelijen keuangan ke berbagai instansi, termasuk Kemensos dan aparat penegak hukum. Tujuannya adalah mendorong diterbitkannya kebijakan pencegahan dan penindakan yang lebih efektif, termasuk pemblokiran situs judi dan pelacakan rekening bodong.