Stimulus Belum Optimal Genjot Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menggulirkan sejumlah stimulus ekonomi untuk mendorong konsumsi masyarakat. Akan tetapi, menurut Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, kebijakan ini dinilai belum cukup kuat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Wijayanto menyoroti tidak ada diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang sebelumnya pernah menjadi bagian dari stimulus. Ia menilai, tanpa komponen tersebut, daya dorong stimulus menjadi lemah.

"Tanpa diskon listrik 50% rasanya kurang nendang, dampak pertumbuhan ekonomi pasti ada, tetapi kurang signifikan," ujar Wijayanto kepada Liputan6.com, Selasa (3/6/2025).

Meskipun pemerintah mengucurkan gaji ke-13 ASN dengan nilai sekitar Rp 43 triliun, Wijayanto menilai hal itu belum cukup mendorong pertumbuhan ekonomi menuju angka 5 persen secara tahunan pada kuartal kedua.

Insentif yang Diberikan Cenderung untuk Kelas Menengah Atas

Ia menyoroti insentif yang diberikan justru cenderung dinikmati oleh masyarakat kelas menengah atas, terutama yang memiliki kemampuan finansial untuk berlibur selama masa liburan sekolah. Sementara itu, kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas belum mendapatkan bantuan yang benar-benar memadai.

"Selain itu, saya juga melihat insentif ini cenderung menguntungkan kelompok menengah atas, mereka yang berlibur saat liburan sekolah. Bagaimana dengan mereka yang makan saja sulit? Bantuan bahan makanan rasanya belum memadai," ungkapnya.

Ia juga mengkritisi sifat stimulus yang dianggap terlalu konsumtif dan tidak menyentuh aspek-aspek fundamental ekonomi. Menurut dia, ketika insentif berakhir, perlambatan ekonomi sangat mungkin terjadi karena tidak ada penciptaan aktivitas baru atau pembenahan struktural yang menyertainya.

Wijayanto mengusulkan beberapa stimulus tambahan yang lebih berkelanjutan. Di antaranya adalah penambahan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum untuk proyek padat karya, subsidi bunga KPR yang lebih besar untuk rumah sederhana, serta relaksasi rasional terhadap biaya perjalanan dinas dan meeting guna menghidupkan sektor kuliner, transportasi, hotel, dan wisata.

Ia juga menekankan pentingnya pemberian diskon tarif listrik jika secara fiskal memungkinkan dan tidak membebani PLN, mengingat potensi biaya talangan yang besar.

"Diskon listrik perlu dilakukan, jika dana ada dan tidak memberatkan keuangan PLN, mengingat ia harus memberikan talangan yang tidak kecil, minimal Rp 30 T untuk 2 bulan," tuturnya.

Wijayanto menekankan, stimulus ekonomi perlu diarahkan pada penciptaan aktivitas produktif, peningkatan kualitas logistik, serta perbaikan iklim usaha agar efeknya dapat bertahan dalam jangka panjang, bukan sekadar dorongan sesaat.

Sebelumnya, Pemerintah resmi memutuskan ada 5 program dalam paket kebijakan stimulus ekonomi untuk Juni-Juli 2025. Mulai dari diskon angkutan, diskon tarif tol, bantuan sosial (bansos), bantuan subsidi upah, dan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah sepakat memberikan 5 program paket stimulus ekonomi tadi. Hal ini juga merespons risiko ekonomi global.

"Hari ini Bapak Presiden juga telah memutuskan untuk memberikan sebuah paket stimulus agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga momentumnya dan juga stabilitas perekonomian terus diperkuat," kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/6/2025).

"Hari ini telah diputuskan lima hal yang menjadi paket kebijakan ekonomi dengan target-target dari mereka yang akan mendapatkan manfaat dari paket stimulus tersebut," imbuhnya.

Adapun, anggaran yang disiapkan untuk seluruh paket kebijakan stimulus ekonomi itu sebesar Rp 24,44 triliun. Sebesar Rp 23,59 triliun dari APBN dan Rp 850 miliar bukan dari APBN.

"Total keseluruhan paket ini nilainya Rp 24,44 triliun rupiah, yaitu Rp 23,59 triliun dari APBN dan Rp 0,85 triliun dari non-APBN atau dunia usaha," tuturnya.

Pertama, ada diskon transportasi, baik untuk angkutan kereta api, pesawat terbang kelas ekonomi, dan angkutan laut. Diskon kereta api akan diberikan sebesar 30 persen, dan diskon angkutan laut sebesar 50 persen.

Sedangkan, tiket pesawat kelas ekonomi, pemerintah akan menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) 6 persen. Diskon ini akan diberikan selama Juni-Juli 2025 dengan anggaran Rp 960 miliar.

"Yang pertama adalah di dalam rangka sekarang masuk libur untuk anak-anak sekolah dan tahun ajaran baru, maka akan diberikan diskon transportasi," ucapnya.

Berikutnya, pemerintah memutuskan untuk memberikan diskon tarif tol. Besarannya mencapai 20 persen dengan target pengguna jalan sebesar 110 juta pengendara.

Kebijakan ini akan dijalankan pada Juni-Juli 2025 ini. Jumlah anggarannya sebesar Rp 650 miliar dan bukan berasal dari APBN.

"Pemerintah juga akan melakukan pemberian diskon tarif tol sebesar 20 persen dari tarif tol. Dalam hal ini untuk bulan Juni dan Juli diperkirakan jumlah pengguna jalan tol mencapai 110 juta pengendara," ungkapnya.

Penebalan Bansos

Selanjutnya, ada penebalan bantuan sosial (bansos). Yakni adanya tambahan Kartu Sembako sebesar Rp 200.000 per bulan. Serta, bantuan pangan berupa 10 kilogram beras per bulan.

Bansos ini akan diberikan untuk Juni-Juli 2025 bagi 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan disalurkan sekaligus pada Juni 2025 ini. Adapun, anggaran yang disiapkan untuk penebalan bansos ini sebesar Rp 11,93 triliun.

"Selain diberikan Rp 200 ribu per bulan untuk 2 bulan yang akan dibayarkan pada bulan Juni ini, mereka juga akan mendapatkan 10 kg beras bantuan beras gratis untuk 2 bulan, jadi akan dapat 20 kg beras," terangnya.

Pemerintah juga akan menjalankan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 300.000 per bulan untuk periode Juni-Juli 2025. Adapun targetnya adalah 17,3 juta pekerja/buruh dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta atau upah minimum provinsi, kota, atau kabupaten.

Kemudian, 288 ribu guru honorer di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan 277 ribu guru di bawah Kementerian Agama (Kemenag) juga akan mendapatkan BSU tersebut. Adapun, jumlah anggaran yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 10,72 triliun yang bersumber dari APBN.

Diskon Iuran Jaminan Keselamatan Kerja

Pemerintah juga memutuskan perpanjangan diskon iuran Jaminan Keselamatan Kerja (JKK) sebesar 50 persen selama 6 bulan bagi pekerja sektor padat karya.

Anggarannya disiapkan sebesar Rp 200 miliar yang bukan bersumber dari APBN. Informasi, realisasi diskon iuran JKK ini sejak Februari-Mei 2025 telah menyentuh 2,7 juta pekerja di 6 industri padat karya.