Tax Amnesty: Pengertian, Subjek dan Objek hingga Alasan Ditolak Menkeu Purbaya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa  menolak rencana penerapan kembali program pengampunan pajak atau tax amnesty . 

Purbaya menuturkan, kebijakan pengampunan pajak jika dilakukan berulang kali malah berpeluang merusak kredibilitas pemerintah dalam penegakan pajak.

"Pandangan saya begini, kalau amnesty berkali-kali, bagaimana jadi kredibelitas amnesty. Itu memberikan signal ke para pembayar pajak bahwa boleh melanggar, nanti ke depan-ke depan ada amnesty lagi," ujar Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jumat, 19 September 2025, seperti dikutip Senin (22/9/2025).

Purbaya menilai, pesan yang ditangkap dari pelaksanaan tax amnesty berulang bisa keliru. Wajib pajak dapat berpikir kalau praktik penghindaran pajak akan terus ditoleransi karena nantinya selalu ada kesempatan baru untuk pemutihan kewajiban.

"Message yang kita ambil dari adalah begitu. Setiap berapa tahun, kita ngeluarkan tax amnesti ini sudah dua, nanti 3, 4, 5, 6,7, 8, yaudah semuanya. Messagenya kibulin pajaknya, nanti kita tunggu di tax amnesty, pemutihannya di situ, itu yang enggak boleh," kata dia.

Purbaya menegaskan, pemerintah akan berfokus pada upaya memperkuat kepatuhan dan memperluas basis pajak melalui pertumbuhan ekonomi yang sehat. Melalui cara itu, penerimaan negara dapat meningkat tanpa harus memberi kelonggaran berulang.

"Jadi, posisi saya adalah kalau untuk itu, kita optimalkan semua peraturan yang ada. Kita minimalkan penggelapan pajak. Kita memajukan ekonomi, supaya dengan tax ratio yang konsen, misalnya tax saya tumbuh saya tax dapat lebih banyak. Kita fokuskan di situ dulu," kata.

Purbaya khawatir jika tax amnesty kembali dijalankan dalam jangka pendek, wajib pajak justru akan memanfaatkan celah tersebut. Purbaya mengingatkan agar pemerintah menjaga konsistensi kebijakan.

"Kalau tax amnesty setiap berapa tahun, yaudah semuanya menyelundupin duit, tiga tahun lagi gue dapat tax amnesty. Kira-kira begitu. Jadi, message-nya kurang bagus untuk saya sebagai ekonom dan Menteri," ujar dia.

Seiring hal itu, menarik untuk diketahui mengenai tax amnesty atau pengampunan pajak. Berikut ulasannya.

Mengutip laman pajak.go.id, amnesti pajak atau tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.

Sebelumnya tax amnesty ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Hal ini berarti Kementerian Keuangan akan melakukan penghapusan pajak yang seharusnya dibayarkan oleh para pelaku wajib pajak jika mereka secara sukarela mengungkapkan harta yang mereka miliki dan melakukan pembayaran uang tebusan.

Lalu apa yang dimaksud dengan uang tebusan?

Uang tebusan itu merupakan sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.

Lalu kepada siapa saja amnesti pajak ini diberikan?

Setiap wajib pajak (WP) baik orang pribadi dan badan usaha yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh dapat mengikuti Amnesti Pajak, kecuali WP yang sedang dilakukan penyidikan dan telah P-21, dalam proses peradilan, dan WP yang sedang menjalani hukuman atas pidana di bidang perpajakan.

Oleh karena itu, bagi WP yang hanya memiliki kewajiban pajak sebagai Pemotong/Pemungut saja, tidak dapat mengikuti Amnesti Pajak, seperti WP Bendahara atau WP yang tidak memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Badan seperti WP Joint Operation.

Apa saja yang menjadi objek pengampunan pajak? 

Objek pengampunan pajak adalah kewajiban perpajakan yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak yang terepresentasi dalam harta yang belum pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh terakhir. Pengampunan pajak diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan.

Di Indonesia, tax amnesty pernah menjadi kebijakan perpajakan populer yang sudah dua kali digelar dengan tujuan memperkuat kepatuhan dan meningkatkan penerimaan negara. Ini menunjukkan bahwa tax amnesty adalah instrumen yang pernah diandalkan.