Upaya Menkeu Purbaya Jaga Penerimaan Negara Lewat Cukai

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah strategi akan dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui cukai rokok.

Apalagi penerimaan kepabeanan dan cukai pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 didongkrak naik menjadi Rp 336 triliun dari sebelumnya Rp 334,3 triliun, demikian seperti dikutip dari Antara.

Tarif Cukai Rokok Belum Ditetapkan

Di sisi lain, soal tarif cukai hasil tembakau atau cukai rokok pada 2026, pemerintah masih mengkaji dan belum menetapkan tarif itu.

Meski demikian, sejumlah hal menjadi perhatian Purbaya dan menjadi strategi untuk menjaga penerimaan negara dari cukai.

Berantas Rokok Ilegal

Salah satunya memberantas rokok ilegal. Purbaya mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh pihak yang masih nekat memperjual belikan rokok ilegal.

Pemerintah tidak akan tinggal diam menghadapi praktik ini, baik di pasar tradisional, warung kecil, maupun di platform digital.

"Jadi, yang masih mau jual harus berhenti jangan mau jual lagi, saya harapkan bisa mengurangi konsumsi rokok ilegal," ujar Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 23 September 2025, dikutip Rabu (24/9/2025).

Purbaya menambahkan, pihaknya sudah mengantongi data siapa saja penjual yang terlibat, dan dalam waktu dekat akan mulai dilakukan penindakan.

"Sudah terdeteksi siapa-siapa saja yang jual. Kita akan mulai tangkapin," kata dia.

Langkah ini, menurut dia, penting untuk menjaga penerimaan negara dari cukai yang selama ini terus dirugikan akibat peredaran rokok ilegal. Selain itu, penindakan juga bertujuan menciptakan efek jera di kalangan pelaku usaha nakal.

Purbaya menegaskan tidak akan segan mendatangi langsung para penjual secara acak untuk memastikan mereka mematuhi aturan yang berlaku. 

Berikut langkah yang dilakukan Menkeu Purbaya:

Pemerintah juga akan melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan. Purbaya mengungkapkan banyak laporan soal penjualan rokok murah dalam kemasan kecil yang dijual bebas di warung.

"Kami juga akan cek suplier di warung-warung katanya ada pertoples murah, kita akan cek. Yang jelas tolong siapapun yang menjual rokok ilegal saya akan datangi secara random," kata dia.

Razia random akan digencarkan untuk memutus jalur distribusi yang sudah terdeteksi. Pemerintah berharap, penindakan semacam ini mampu mempersempit ruang gerak pelaku, baik di tingkat pengecer maupun pemasok. Dengan demikian, pasokan rokok ilegal di pasaran akan berkurang secara signifikan.

Menkeu juga menyoroti kemungkinan masuknya rokok ilegal melalui jalur impor. Jalur hijau yang selama ini tidak diperiksa dinilai rawan dimanfaatkan sebagai celah penyelundupan. Untuk itu, ia akan memerintahkan pengecekan acak guna mendeteksi kecurangan.

Ia menyatakan, pihaknya siap menyikat habis siapapun yang terlibat dalam rantai peredaran ilegal ini. Purbaya menegaskan, tidak ada toleransi bahkan bagi aparat pemerintah sendiri. Jika ada oknum Bea Cukai maupun pegawai Kemenkeu yang terbukti bermain, mereka juga akan dikenai sanksi tegas.

"Dalam waktu dekat kita akan dapat orang di situ. Nanti yang terlibat bakal kita sikat termasuk kalau ada yang terlibat dari Bea Cukai maupun orang Departemen Keuangan," kata dia.

Temui Pelaku Industri

Seiring hal itu, Purbaya Yudhi Sadewa juga akan berdialog dengan pelaku industri rokok. Hal ini sebagai upaya untuk merumuskan kebijakan yang seimbang antara kepentingan fiskal, kesehatan publik dan keberlangsungan tenaga kerja.

Hadapi Dilema

Meski memahami kebijakan cukai mendapat dukungan dari WHO dan berbagai pihak yang peduli kesehatan publik, Purbaya menekankan, dampak sosial-ekonomi tidak bisa diabaikan.

"Kalau turun bagaimana. Kalau turun makin banyak income-nya. Rupanya kebijakan itu bukan hanya income saja di belakangnya. Ada policy memang untuk mengecilkan konsumsi rokok. Jadi, otomatis industri kecil, tenaga kerja di sana juga kecil," jelasnya.

Ia mengingatkan, industri rokok masih menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama di daerah penghasil tembakau dan pusat produksi rokok seperti Jawa Timur.

Menurut Purbaya, jika industri menyusut drastis akibat kebijakan cukai, ancaman pengangguran akan meningkat. Oleh karena itu, menurut Purbaya, pemerintah perlu merancang program pendampingan yang konkret bagi pekerja yang terdampak.

"Selama kita tidak bisa punya program yang bisa menyerap tenaga kerja yang nganggur. Industri itu tidak boleh dibunuh. Kita hanya menimbulkan orang susah saja. Tapi memang harus dibatasin," kata dia, 19 September 2025.

Selain itu, Purbaya mendalami dugaan permainan dan pemalsuan cukai rokok. Dia mendapatkan laporan bahwa adanya permasalahan dalam cukai rokok.

"Nanti saya lihat lagi, saya belum menganalisis dengan dalam seperti apa sih cukai rokok itu, katanya ada yang main-main, di mana main-mainnya?" kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 15 September 2025.

Di mengaku masih menghitung berapa pendapatan yang didapat negara apabila berhasil memberantas cukai-cukai palsu. Purbaya menuturkan pihaknya masih melakukan analisis di lapangan sebelum memberantas persoalan cukai rokok.

"Kalau misalnya saya beresin, saya bisa hilangkan cukai-cukai palsu berapa pendapatan saya? Dari situ nanti saya bergerak. Kalau mau diturunkan seperti apa. Tergantung hasil studi dan analisis yang saya dapatkan dari lapangan," jelas Purbaya.

Sementara itu, ekonom sekaligus dewan pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Wijayanto Samirin menuturkan, kebijakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) terlalu tinggi.

Wijayanto mengingatkan, tarif cukai yang terlalu tinggi justru dapat mendorong pertumbuhan pasar rokok ilegal yang tidak menggunakan pita cukai resmi.

"Cukai yang tinggi membuat bisnis rokok ilegal makin menguntungkan. Perkiraan saya, dari rokok ilegal saja, pemerintah kehilangan potensi penerimaan negara sebesar Rp 15-25 triliun per tahun," kata dia, Selasa, 23 September 2025.

Menurut dia, solusi tidak hanya terletak pada besaran tarif cukai rokok, tetapi juga pada penegakan hukum yang tegas dan konsisten. "Semakin tinggi cukai, semakin menarik bagi bisnis rokok ilegal. Kendatipun demikian, menurut saya kuncinya bukan di nilai cukai, tetapi penegakan hukum dan penindakan para pebisnis rokok ilegal," kata dia.

Wijayanto menekankan pentingnya penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif dan berbasis pendekatan teknokratis.

"Moratorium untuk langkah sementara, namun perlu disusun kebijakan komprehensif dengan pendekatan teknokratis yang solid dan diterapkan secara gradual. Berbagai kepentingan dan dampak harus diperhitungkan secara matang," kata dia.