Waspada Perang AS-Iran, Harga BBM dan Inflasi Berpotensi Melonjak

Liputan6.com, Jakarta - Eskalasi perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kini tengah menjadi sorotan dunia. Ketegangan yang kian memanas di kawasan Timur Tengah ini diprediksi tidak hanya mengguncang stabilitas politik, tetapi juga membawa dampak sistemik terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia.

Lonjakan harga energi menjadi ancaman utama yang siap mengadang laju pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2026.

Research Director Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti), Gundy Cahyadi, mengungkapkan bahwa tekanan baru terhadap ekonomi global mulai terasa seiring meningkatnya ketidakpastian. Padahal, di awal tahun, proyeksi ekonomi Indonesia masih terlihat cukup optimistis.

“Pada awal tahun, prospek ekonomi Indonesia sebenarnya masih relatif positif dengan proyeksi pertumbuhan berada di kisaran 5,0–5,3 persen. Namun, konflik antara Amerika Serikat dan Iran mulai mengubah proyeksi tersebut,” papar Gundy dalam keterangannya, Minggu (15/3/2026).

Kenaikan harga minyak mentah dunia yang kini menembus angka US$ 100 per barel menjadi alarm keras bagi negara pengimpor energi seperti Indonesia. Gundy menjelaskan bahwa kondisi ini akan memicu efek domino, mulai dari kenaikan biaya produksi hingga tekanan berat pada nilai tukar rupiah.

Menurutnya, jika tren harga tinggi ini bertahan lama, target pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen akan sulit tercapai. Ia pun menyarankan agar pemerintah segera beralih dari mode business as usual menuju mode krisis.

Kerentanan Indonesia terhadap gejolak harga minyak global kian terlihat dari sisi ketahanan energi dan postur fiskal. Saat ini, cadangan minyak strategis nasional diperkirakan hanya mampu bertahan untuk 23 hingga 26 hari. Angka ini masih jauh dari standar International Energy Agency (IEA) yang menyarankan cadangan minimal 90 hari impor bersih.

Kondisi ini diperparah dengan potensi membengkaknya beban subsidi energi dalam APBN. Berdasarkan simulasi, jika harga minyak dunia bertahan di level rata-rata USD  92 per barel, defisit anggaran tahun 2026 diprediksi bisa melebar hingga 3,6–3,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut melampaui batas aman defisit fiskal yang ditetapkan sebesar 3 persen.

“Kondisi ini menuntut pengelolaan fiskal yang lebih hati-hati, terutama jika harga energi global tetap tinggi,” tegas Gundy.

Senada dengan hal tersebut, Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, menyebut bahwa pemerintah kini berada di persimpangan jalan terkait kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pilihannya hanya dua: menambah subsidi demi menahan harga, atau melepas harga ke pasar dengan risiko inflasi tinggi.

“Kalau harga minyak naik, tentu ada dorongan harga BBM di dalam negeri ikut naik, kecuali pemerintah siap menanggung subsidi yang lebih besar,” ujar Piter.

Dampak kenaikan harga BBM tidak bisa dianggap remeh karena menyentuh langsung ke sektor transportasi dan logistik. Jika kenaikan harga energi ini diteruskan ke konsumen, inflasi dipastikan melonjak dan menggerus daya beli masyarakat secara luas. Di sisi lain, jika ditahan, ruang fiskal pemerintah akan semakin sempit.

“Dengan kenaikan harga minyak ini, tekanan inflasi kemungkinan akan meningkat. Pada saat yang sama beban subsidi pemerintah juga bisa membesar, sehingga tekanan terhadap fiskal akan semakin kuat,” jelas Piter.

Menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian ini, Piter menilai langkah efisiensi dan disiplin fiskal adalah harga mati. Pemerintah didesak untuk lebih selektif dalam mengelola anggaran dan memastikan belanja negara benar-benar memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi rakyat.

Penajaman prioritas anggaran menjadi kunci agar stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah badai geopolitik. Piter menekankan bahwa kebijakan fiskal tidak boleh lagi dijalankan dengan pola lama.

“Pemerintah perlu memastikan setiap rupiah belanja negara benar-benar diarahkan pada program yang memberikan dampak ekonomi paling besar,” tutupnya.