Wisata Raja Ampat Ditutup, Imbas Izin Tambang Dicabut

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengambil langkah cepat dengan menutup sementara akses kunjungan wisatawan ke sejumlah destinasi wisata, khususnya di kawasan Wayag, Distrik Waigio Barat Kepulauan, Raja Ampat. Langkah ini diambil menyusul aksi pemalangan yang dilakukan oleh warga setempat.

Dikutip dari ANTARA, Kamis (12/6/2025), Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, saat berada di Sorong pada Kamis (12/6), menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah potensi gangguan terhadap keselamatan wisatawan.

“Saya minta supaya aktivitas wisata di Waigio Barat Kepulauan ditutup sementara,” tegasnya.

Izin Tambang Dicabut, Warga Murka

Pemalangan oleh warga terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencabut izin tambang (IUP) milik empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat. Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas yang digelar pada Senin (9/6), bersama beberapa menteri.

Perusahaan yang terdampak pencabutan IUP adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera.

Warga yang selama ini bekerja di sektor tambang merasa kehilangan sumber penghidupan dan melampiaskan kekecewaan dengan memblokade kawasan wisata Wayag.

Pemerintah daerah telah melakukan langkah pendekatan dengan mengunjungi Pulau Manyaifun dan Batan Pele pada Rabu (11/6), guna mendengar langsung aspirasi masyarakat terdampak.

“Kita sudah turun ke Pulau Manyaifun dan mendengar aspirasi mereka. Itulah yang akan kita bahas dalam kegiatan gelar tikar adat,” ujar Orideko Burdam.

Ia menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara damai dan komunikatif. Rencana menggelar tikar adat menjadi upaya untuk menjembatani perbedaan dan merumuskan solusi yang bisa diterima semua pihak.

“Saya minta, mari kita hindari konflik. Kita kedepankan komunikasi yang baik,” tandas Bupati.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan dampak kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil Raja Ampat terhadap ekosistem. Terutama sedimentasi yang bisa mengganggu terumbu karang dan lokasi pemijahan ikan.

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Ahmad Aris mengatakan pengawasan sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Namun, untuk melihat dampak kegiatan tambang nikel di Raja Ampat masih membutuhkan waktu.

"Kalau misalnya cuacanya baik-baik saja, tidak ada gelombang, tidak ada hujan, itu dampaknya belum terlihat. Itu baru lihat dampaknya kalau nanti ada hujan sehingga akhirnya ke laut, kemudian ketika ada arus terbawa. Jadi itu proses itu butuh waktu, butuh proses untuk melihat dampak-dampak itu," kata Aris di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Dia menerangkan, dampak paling nyata dari kegiatan tambang adalah menumpuknya sedimentasi. Nantinya, sedimentasi itu akan mengganggu ekosistem termasuk karang dan tempat pemijahan ikan.

"Dampaknya sedimentasi. Kalau dari atas misalnya ada hujan, mengalir ke laut, sedimen-sedimen kan masuk. Itu kan menutupi terumbu karang, lamun, dan sebagainya," kata dia.

"Itu kan tentunya mengganggu ekosistem pesisir. Yang ekosistem pesisir kan mungkin bapak-ibu semua tahu bahwa itu adalah tempat memijahnya ikan, tempat untuk kegiatan-kegiatan wisata bahari. Karena di situ ada koral, lagoon, ikan, dan sebagainya," sambung dia.