Anggaran MBG Dipangkas, Luhut Pede Defisit APBN 2026 Tak Sampai 3%

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan optimistis defisit APBN 2026 terhadap produk domestik bruto (PDB) masih terjaga di bawah 3%. Usai pemerintah memangkas anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari semula Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun.

Luhut meyakini bahwa Kementerian Keuangan tetap mampu mengawal belanja fiskal di tengah pemakaian anggaran besar. Terlebih dengan adanya tambahan alokasi dari penghematan anggaran MBG.

"Kita musti tetap di bawah 3%, tidak akan lebih dari 3%," tegas Luhut di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Senin (25/5/2026).

"Kita jangan underestimate terhadap kemampuan kita untuk mengelola itu. Presiden juga sudah mengatakan bahwa ada yang belum siap di MBG, kita alihkan ke tempat lain dulu," ungkap dia.

Senada, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan bahwa belanja negara masih berada di dalam disiplin fiskal. Dengan menjaga defisit tetap di bawah 3%, sekaligus memastikan ekonomi terus tumbuh.

"Indonesia adalah negara yang defisitnya di bawah 3%, 2,9 (persen) tahun lalu, 2,68 (persen) kita rencanakan tahun ini. Tapi (ekonomi) bisa tumbuh tahun lalu 5,11 (persen), awal tahun ini 5,61 (persen)," paparnya.

APBN Dikelola Fleksibel

Menurut dia, posisi Indonesia saat ini masih lebih baik dibanding beberapa negara berkat pengelolaan APBN yang adaptif dan fleksibel.

"Anda akan temui negara-negara yang defisitnya lebih tinggi, tapi pertumbuhan ekonominya lebih rendah. Jadi Indonesia itu good bargain sebenarnya dengan pengelolaan APBN yang adaptif tadi, fleksibel," ungkapnya.

Kementerian Keuangan terus memutar otak agar belanja besar negara untuk sejumlah program prioritas Presiden bisa berdampak langsung bagi kemakmuran masyarakat.

"Seluruh rencana besar Indonesia, makan bergizi gratis, kooperasi, desa, sekolah rakyat, sekolah unggulan, perbaikan kesehatan, puskesmas, perbaikan rumah sakit, kita anggarkan di dalam APBN karena itu yang nanti akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," paparnya.