Bahlil Bakal Tambah Kuota Produksi Batu Bara Saat Harga Naik

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana memberikan relaksasi kuota produksi batu bara menyusul kenaikan harga komoditas tersebut di pasar global. Kebijakan ini disiapkan sebagai respons atas meningkatnya harga batu bara yang dipicu gejolak geopolitik di Timur Tengah, termasuk konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan relaksasi akan dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan perkembangan harga batu bara di pasar internasional.

"Kami akan melakukan relaksasi yang terukur. Artinya, kalau harga (batu bara) bagus, kami akan meningkatkan produksi," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan langkah pemerintah untuk menyesuaikan produksi dengan kondisi pasar. Ketika harga batu bara meningkat, pemerintah menilai produksi juga perlu ditingkatkan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas.

Bahlil menyebut kenaikan harga batu bara menjadi peluang bagi pelaku usaha sekaligus negara untuk meningkatkan penerimaan. Karena itu, pemerintah akan terus memantau perkembangan harga sebelum menentukan besaran tambahan produksi yang diperbolehkan.

"Harga bagus, produksi kita juga harus banyak. Supaya pengusahanya untung, negara untung, rakyatnya juga bisa mendapat dampak positif," kata Bahlil.

Rencana relaksasi produksi muncul setelah harga batu bara acuan (HBA) menunjukkan tren kenaikan dalam beberapa waktu terakhir.

Kementerian ESDM menetapkan Harga Batu Bara Acuan periode pertama Juni 2026 sebesar US$ 121,83 per ton. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan periode kedua Mei 2026 yang berada di level US$ 116,32 per ton.

Meski demikian, Bahlil mengatakan pemerintah belum menentukan besaran tambahan kuota produksi yang akan diberikan kepada perusahaan tambang.

"Nanti kami lihat perkembangannya," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan target produksi batu bara nasional pada 2026 sekitar 600 juta ton. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi produksi pada 2025 yang mencapai sekitar 790 juta ton.

Pemangkasan target produksi dilakukan karena pemerintah melihat adanya ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan batu bara di pasar internasional sepanjang 2025. Kondisi tersebut sempat menekan harga batu bara hingga berada pada level yang relatif rendah.

Bahlil menjelaskan, lonjakan harga batu bara dalam beberapa bulan terakhir tidak terlepas dari meningkatnya ketegangan geopolitik global.

Pada pertengahan 2025, harga batu bara sempat turun hingga mencapai US$ 97,65 per ton. Namun, situasi berubah setelah konflik yang melibatkan AS, Israel, dan Iran memicu gangguan pada rantai pasok energi dunia.

Akibat terganggunya distribusi minyak mentah dan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG), permintaan terhadap sumber energi alternatif seperti batu bara meningkat. Kondisi tersebut mendorong harga batu bara melonjak dari kisaran di bawah US$ 120 per ton menjadi di atas US$ 130 per ton hanya dalam waktu sekitar sepekan pada awal Maret 2026.

Pemerintah menilai perkembangan tersebut perlu direspons secara cepat agar Indonesia dapat memanfaatkan momentum kenaikan harga komoditas global tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.

Karena itu, kebijakan relaksasi produksi akan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi pasar, kebutuhan dalam negeri, dan kepentingan jangka panjang sektor pertambangan nasional.