Bayar Tol Tanpa Sentuh Belum Jalan, Roatex Tunggu Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) masih menunggu arahan pemerintah terkait pelaksanaan uji coba ulang sistem bayar tol tanpa sentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF). Hal ini menyusul rencana evaluasi dan pengujian kembali sebelum sistem tersebut diterapkan secara lebih luas di Indonesia.

Direktur Roatex Indonesia Toll System, Renaldi Utomo, mengatakan koordinasi dengan pemerintah hingga saat ini berjalan dengan baik. Menurut dia, pemerintah menunjukkan keseriusan untuk memastikan implementasi MLFF dilakukan secara hati-hati dan didukung pengujian yang memadai.

“Kami menunggu arahan pemerintah. Dari 2022 sampai sekarang kami selalu mengikuti arahan yang diberikan pemerintah,” ujar Renaldi dalam keterangan resmi yang diterima Liputan6.com, Jumat (19/6/2026).

Meski demikian, Renaldi belum mengungkapkan jadwal terbaru pelaksanaan uji coba. Sebelumnya, Jalan Tol Bali Mandara menjadi salah satu lokasi yang digunakan dalam tahap uji coba MLFF. Menurutnya, Bali masih berpeluang menjadi lokasi pengujian berikutnya, meski pemerintah juga dapat memilih ruas tol lain.

Renaldi menegaskan kontrak kerja sama yang dijalankan RITS sejak menerima Surat Perintah Kerja (SPK) pada 15 Maret 2022 tetap mengacu pada konsep MLFF. Namun, dalam masa transisi menuju sistem penuh tanpa gerbang, penggunaan palang atau barrier di gerbang tol masih dimungkinkan.

“Kami memang sudah sepakat bahwa dalam proses transisi ini masih mempergunakan barrier. Jadi ada konsep transisi dan ada konsep akhir sesuai desain MLFF. Keputusan akhirnya tentu berada di pemerintah dan kami mendukung,” tuturnya.

Sementara itu, Pengamat Transportasi sekaligus Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Danang Parikesit, menilai penerapan teknologi baru di jalan tol perlu dibarengi dengan kesiapan badan usaha jalan tol dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Menurut dia, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah keberadaan kendaraan over dimension over load (ODOL) yang berpotensi mempercepat kerusakan jalan tol.

“SPM harus dipenuhi apabila kapasitas badan usaha jalan tol memungkinkan mereka mengelola variabel-variabel yang memengaruhi pemenuhannya. Selama badan usaha tidak mampu melarang kendaraan ODOL masuk ke jalan tol dan kendaraan tersebut menyebabkan kerusakan dini, maka mereka dapat memiliki alasan tidak dapat memenuhi SPM,” kata Danang.

Ia menambahkan, implementasi MLFF juga akan memengaruhi berbagai aspek layanan jalan tol, mulai dari proses transaksi hingga pengelolaan fasilitas pendukung seperti rest area. Karena itu, pengujian yang menyeluruh dinilai penting agar perubahan sistem pembayaran tidak menimbulkan persoalan baru dalam operasional jalan tol.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan akan melakukan uji coba ulang sistem MLFF untuk memastikan teknologi tersebut dapat diterapkan secara optimal pada ekosistem jalan tol di Indonesia.

Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU, Ni Komang Rasminiati, mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman terhadap sejumlah aspek teknis yang perlu diuji kembali.

"Kita lagi melakukan pendetailan penyiapan untuk rencana uji coba kembali terhadap sistem ini bisa diaplikasikan gak terhadap ekosistem jalan tol di Indonesia," kata Komang di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Menurut dia, BPJT bersama RITS saat ini sedang menyusun berbagai skenario pengujian untuk memastikan seluruh aspek sistem dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna jalan tol di Indonesia.

"Ini sedang menyiapkan skenario-skenario untuk mendetailkan yang harus diujicobakan kembali untuk memastikan bahwa sistem ini bisa diaplikasikan di ekosistem jalan tol kita," ujarnya.

Sebagai informasi, sistem MLFF memungkinkan pengguna jalan tol melakukan pembayaran tanpa harus berhenti di gerbang tol. Berbeda dengan sistem yang berlaku saat ini yang masih menggunakan kartu uang elektronik dan transaksi fisik di gardu tol.