Beban Industri Makin Berat, Kementerian ESDM Beri Sinyal Sesuaikan Harga LNG

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang untuk melakukan penyesuaian harga gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) bagi sektor industri. Langkah ini dipertimbangkan setelah terjadinya lonjakan harga LNG yang dipicu oleh kenaikan harga minyak mentah dunia.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa kenaikan harga LNG di dalam negeri terjadi karena formulasinya memang mengikuti pergerakan harga minyak mentah global secara berkala.

“Harga ini dipengaruhi kenaikan crude (minyak mentah) dan dinamika global. Formula LNG memang terkait dengan kenaikan crude global,” kata Laode di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (26/6/2026).

Laode menegaskan, kenaikan harga LNG ini memiliki skema yang berbeda dengan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk gas pipa yang selama ini diterima oleh sejumlah sektor industri.

Menurutnya, lonjakan harga LNG belakangan ini otomatis membuat beban biaya operasional industri meningkat cukup signifikan. Meski demikian, ia enggan membeberkan secara rinci besaran selisih kenaikan harga tersebut.

“Saya tidak ingin menyebut angkanya, tetapi intinya memberatkan bagi industrinya,” ujar Laode menambahkan.

Walau saat ini kondisi pasar sedang tertekan, Laode menilai harga LNG masih berpotensi melandai atau turun kembali apabila kondisi pasar energi global sudah semakin kondusif.

Sebagai langkah cepat, pemerintah melalui arahan Menteri ESDM telah diminta untuk segera membahas kemungkinan penyesuaian harga tersebut bersama PT PGN Tbk selaku distributor dan para pelaku usaha di sektor hulu.

Sebeumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad langsung menghubungi Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, setelah menerima keluhan dari kalangan buruh mengenai tingginya harga gas industri yang dinilai mengancam kelangsungan usaha dan berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).

Keluhan tersebut muncul dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta, Selasa (23/6/2026). Buruh menyebut mahalnya harga gas industri berpotensi berdampak pada PHK terhadap sekitar 55 ribu pekerja di sektor industri keramik di Bekasi, Jawa Barat.

Momen itu terjadi saat Dasco hendak memberikan sambutan dalam acara tersebut. Sebelum menyampaikan pidatonya, ia langsung menelepon Simon Aloysius Mantiri di hadapan peserta Rakernas.

"Halo, Pak Dirut Pertamina. Ini saya lagi di Rakernas KSPI. Saya tadi ditanyakan mengenai masalah gas industri. Jadi ini saya tadi sudah rancang pidato, cuma buyar semua nih gara-gara soal gas. Jadi pertama-tama sebelum pidato saya mau tanya dulu bagaimana nih soal gas industri, apakah ada jalan keluar?" tanya Dasco sambil mengarahkan telepon genggamnya ke mikrofon.

Dalam kesempatan itu, Dasco menyampaikan kekhawatiran buruh terkait ancaman PHK yang muncul akibat tingginya harga gas industri.

Menurut data yang disampaikan serikat pekerja, harga gas industri saat ini mencapai sekitar US$ 23 per MMBTU. Angka tersebut jauh di atas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang ditetapkan pemerintah sebesar US$ 6 per MMBTU untuk sektor industri tertentu.

"Jadi begini Pak Simon, dalam beberapa hari ini sudah ada ancaman PHK. Jadi mungkin kita juga mesti cari jalan keluar atau kemudian yang dalam waktu dekat PHK ini juga harus kita mitigasi," ujar Dasco.

Ia juga mengajak Pertamina dan pihak terkait untuk segera duduk bersama dengan perwakilan serikat pekerja guna mencari solusi.

"Nah mungkin kita bisa duduk sehari dua hari ini juga dengan perwakilan dari teman-teman buruh, satu atau dua asosiasi nanti supaya kita bisa cari jalan keluar," katanya.