Berlaku 1 Juli 2026, B50 Hemat Devisa Rp 157,28 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan implementasi program biodiesel B50 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp 157,28 triliun sepanjang tahun ini.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan bahwa peningkatan campuran biodiesel menjadi 50 persen dalam bahan bakar solar akan menurunkan kebutuhan impor BBM jenis solar. Dampaknya, kebutuhan devisa untuk membeli bahan bakar dari luar negeri juga akan berkurang.

"Di 2026 ini, dengan implementasi B50, diharapkan kita bisa menghemat devisa Rp 157,28 triliun," kata Anggia dikutip dari Antara, Rabu (17/6/2026).

Menurut dia, manfaat penghematan dari kebijakan B50 akan lebih besar dibandingkan program B40 yang diterapkan sebelumnya. Pada 2025, implementasi B40 tercatat mampu menghemat devisa sebesar Rp 133,3 triliun.

Dengan demikian, potensi penghematan devisa dari implementasi B50 meningkat sekitar 17,9 persen dibandingkan tahun lalu.

Pemerintah menilai kebijakan ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi sekaligus memperkuat pemanfaatan sumber daya dalam negeri.

Selain mengurangi impor solar, program B50 juga diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi industri kelapa sawit nasional.

Kementerian ESDM memperkirakan implementasi B50 mampu menciptakan nilai tambah minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sebesar Rp 24,68 triliun.

Tak hanya itu, kebijakan tersebut juga diperkirakan dapat menyerap sekitar 2,21 juta tenaga kerja serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton.

Menurut Anggia, manfaat ekonomi dari program B50 akan dirasakan langsung oleh petani sawit karena meningkatnya kebutuhan bahan baku biodiesel di dalam negeri.

"Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Karena implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita. Sehingga, manfaat secara ekonominya akan lebih banyak dirasakan oleh petani sawit kita," jelasnya.

Dengan berbagai dampak positif tersebut, pemerintah optimistis program B50 tidak hanya membantu memperbaiki neraca perdagangan, tetapi juga menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Anggia mengatakan kebijakan B50 juga semakin relevan diterapkan di tengah fluktuasi harga minyak dunia yang dipengaruhi perkembangan geopolitik global.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah berupaya memperkuat ketahanan energi nasional dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM serta meningkatkan pemanfaatan energi berbasis sumber daya domestik.

Untuk mendukung implementasi program tersebut, pemerintah telah melakukan serangkaian uji teknis sejak tahun lalu.

Uji teknis B50 untuk sektor otomotif dimulai pada 2 Desember 2025 dan ditargetkan selesai pada Juni 2026. Selain itu, pemerintah masih menjalankan pengujian pada alat dan mesin pertanian (alsintan) serta alat berat sektor pertambangan yang ditargetkan rampung pada semester II 2026.

Pengujian juga dilakukan pada sektor perkeretaapian dan pembangkit listrik, meski prosesnya masih berlangsung.

Meski sejumlah sektor masih dalam tahap pengujian, pemerintah memastikan implementasi B50 akan tetap dimulai secara bersamaan pada 1 Juli 2026.

"Walaupun di beberapa sektor tahap uji teknisnya masih berjalan, tapi kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak," imbuh Anggia.