Bocoran Kesepakatan Damai AS dan Iran

Liputan6.com, Jakarta - Iran dan Amerika Serikat (AS) memberikan sinyal kuat bahwa kedua negara kian dekat untuk menyepakati sebuah perjanjian baru. Kesepakatan ini diproyeksikan untuk mengubah status gencatan senjata yang ada saat ini menjadi sebuah resolusi perdamaian yang lebih permanen guna mengakhiri konflik bersenjata selama berminggu-minggu.

Kedua belah pihak tengah membahas rencana memorandum of understanding atau memorandum kesepahaman yang akan menjadi peta jalan (roadmap) untuk menyelesaikan berbagai isu krusial yang masih menggantung.

Kendati demikian, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyatakan bahwa kesepakatan tersebut saat ini masih dalam tahap penyempurnaan.

"Kita bisa saja mencapai kesepakatan yang bagus, atau kita terpaksa harus menyelesaikannya dengan cara lain," ujar Rubio di sela-sela kunjungannya ke India, dikutip dari CNN, Rabu (27/5/2026). 

Meski demikian, rincian detail mengenai isi memorandum tersebut hingga kini masih belum diungkap secara gamblang ke publik.

Poin inti dari memorandum ini adalah penghentian total kontak senjata segera setelah dokumen ditandatangani. Jika disepakati, perjanjian ini akan membuka kembali Selat Hormuz secara bertahap, mengakhiri blokade AS di pelabuhan-pelabuhan Iran, serta memulai proses evaluasi selama 60 hari untuk membahas isu-isu sensitif lainnya.

Rubio menyebut bahwa rencana pembukaan selat dan kesediaan Iran untuk masuk ke dalam "negosiasi nuklir dengan tenggat waktu yang signifikan" merupakan poin yang cukup solid di atas meja perundingan saat ini.

Berikut adalah beberapa poin krusial yang menjadi pertaruhan dalam negosiasi AS-Iran:

Melalui unggahan media sosialnya, Trump menyebut jalur perairan kritis dunia, Selat Hormuz, akan dibuka kembali di bawah memorandum ini.

Sejumlah media Iran yang dekat dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) melaporkan bahwa selat tersebut akan tetap berada di bawah pengawasan Iran. Dalam kurun waktu 30 hari, Iran akan mengizinkan lalu lintas pelayaran komersial kembali ke tingkat sebelum perang.

Sebagai imbalannya, Iran menuntut pembatalan blokade AS atas pelabuhan mereka pada saat yang bersamaan. Lembaga penyiaran negara Iran, IRIB, melaporkan bahwa memorandum tersebut mendesak penarikan pasukan militer AS dari sekitar wilayah Iran dan penghentian blokade. Namun, pihak Gedung Putih belum memberikan komentar atas klaim ini.

Terkait isu penarikan tarif bagi kapal yang melintas, Teheran mulai melunakkan bahasanya.

"Kami tidak berniat memungut biaya tol—kami menyediakan layanan; layanan navigasi ditambah tindakan yang diperlukan untuk melindungi lingkungan Selat Hormuz," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Baghaei.

Pihak Teheran bersikeras bahwa negosiasi mengenai nasib pengayaan uranium baru bisa dimulai setelah memorandum penghentian perang disepakati.

Kantor berita semi-pemerintah Fars melaporkan bahwa Iran belum membuat komitmen apa pun dalam perjanjian ini terkait penyerahan stok nuklir, pembongkaran peralatan, penutupan fasilitas, atau janji untuk tidak membuat bom nuklir.

Di sisi lain, Trump berkali-kali menegaskan bahwa Iran harus menyerahkan lebih dari 400 kilogram (900 pon) uranium yang diperkaya tinggi milik mereka. Sebagian besar stok tersebut diduga telah disembunyikan di bawah tanah pasca-serangan udara AS tahun lalu.

Gedung Putih tetap menggunakan jargon "No dust, no dollars" sebagai syarat mutlak sebelum mencairkan bantuan finansial bagi Teheran. Trump mengeklaim uranium yang diperkaya tersebut harus segera diserahkan ke Washington untuk dihancurkan secara bersama-sama.

Demi menyelamatkan ekonominya yang karam, Iran menuntut pencairan segera atas miliaran dolar aset mereka yang dibekukan di bank-bank luar negeri.

"Sejak awal proses ini, status pelepasan aset yang diblokir harus diperjelas," kata Baghaei.

Jika memorandum ini disetujui, aset Iran senilai USD 24 miliar berpotensi dicairkan secara bertahap, di mana setengah dari nominal tersebut akan dilepaskan saat kesepakatan resmi diumumkan. Namun, pejabat senior AS menegaskan pencairan aset hanya akan terjadi setelah Selat Hormuz benar-benar dibuka dan berfungsi penuh.

Selain aset yang dibekukan, perekonomian Iran babak belur akibat rentetan sanksi internasional dari AS dan Eropa. "Pencabutan sanksi tidak akan dibahas dalam jangka waktu pendek ini. Detailnya harus dinegosiasikan setelah memorandum difinalisasi," jelas Baghaei, memberi indikasi bahwa penangguhan sanksi akan dikaitkan dengan kepatuhan isu nuklir.

Iran memperkirakan bahwa penghapusan sanksi pada sektor penjualan minyak saja dapat menghasilkan pendapatan negara hampir USD 10 miliar selama periode 60 hari.