Coretax Terhubung ke Sistem PLN, Bank hingga OJK

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat implementasi Coretax sebagai tulang punggung reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Sistem yang mulai beroperasi penuh pada 2025 ini kini terhubung dengan berbagai sistem milik pemerintah maupun lembaga lain, termasuk perbankan, PLN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan, Coretax menjadi mesin utama dalam reformasi administrasi perpajakan yang telah berjalan sejak 2018. Menurut dia, digitalisasi sistem menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya jumlah wajib pajak dan semakin kompleksnya transaksi ekonomi di era digital.

"Coretax ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai enabler utama, atau mesin utama, dari proses reformasi administrasi perpajakan yang kita lakukan," kata Bimo, dalam Youtube Balai Diklat Keuangan Pontianak, dikutip Jumat (19/6/2026).

Ia menjelaskan, Coretax dirancang sebagai sistem terintegrasi yang mampu menghubungkan layanan perpajakan, pengolahan data, hingga manajemen kepatuhan dalam satu platform. Sistem tersebut juga dinilai mampu menangkap berbagai data transaksi ekonomi digital dan aktivitas ekonomi yang sebelumnya sulit terpantau.

Menurut Bimo, interoperabilitas Coretax tidak hanya mencakup sistem internal Kementerian Keuangan seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Indonesia National Single Window (INSW), sistem lelang, sistem whistleblowing, hingga sistem perbendaharaan negara. Keterhubungan juga diperluas ke berbagai sistem eksternal.

"Selain itu, keterhubungan dengan sistem eksternal Kementerian Keuangan juga akan terus diperkuat. Kita bisa melihat integrasi dengan OSS, sistem OJK, sistem Peruri, serta sistem Administrasi Hukum Umum (AHU)," ujarnya.

Integrasi tersebut juga mencakup sinkronisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilakukan secara online dan real-time dengan Dukcapil. Tak hanya itu, DJP juga memanfaatkan data dari berbagai sumber untuk menguji kewajaran pelaporan pajak wajib pajak.

Bimo mencontohkan, data konsumsi listrik dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai kesesuaian antara kemampuan ekonomi seseorang dengan pajak yang dibayarkan. Jika terdapat rumah dengan konsumsi listrik tinggi tetapi pajak yang dibayarkan relatif kecil, data tersebut dapat menjadi bahan analisis lebih lanjut.

"Apakah benar ketika konsumsi listriknya mencapai katakanlah 10.000 watt, ternyata pemilik rumah tersebut hanya membayar pajak sebesar 1 juta rupiah per tahun? Nah, ini digunakan sebagai benchmark untuk mengukur kewajaran," jelasnya.

Melalui integrasi berbagai sumber data tersebut, DJP berharap pengawasan dan kepatuhan perpajakan dapat semakin meningkat. Bimo menegaskan keberhasilan implementasi Coretax tidak terlepas dari sinergi dengan berbagai kementerian, lembaga, asosiasi, dan pihak ketiga yang mendukung pengembangan ekosistem perpajakan digital nasional.