Dongkrak Ekonomi Desa, Kementerian PU Siapkan Anggaran Infrastruktur Rp 1,64 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran Rp 1,64 triliun, untuk merealisasikan pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) di 4.127 titik lokasi di berbagai daerah pada 2027.

"Kami memberikan perhatian khusus pada Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Menurut kami, IBM ini sangat penting karena dampaknya paling dekat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dari sisi fisik maupun dari sisi ekonomi," kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangan resmi, Sabtu (13/6/2026).

Dari pagu indikatif anggaran Kementerian PU tahun 2027 sebesar Rp 98,47 triliun, sebagian dialokasikan untuk program IBM.

Program tersebut mencakup 2.000 lokasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) pada sektor Sumber Daya Air atau senilai Rp 450 miliar. Sedangkan 2.127 lokasi pada unit kegiatan Cipta Karya dengan nilai pagu sebesar Rp 1,2 triliun.

"Kami terus melakukan konsolidasi dan penajaman program agar dukungan terhadap IBM tetap terjaga dan manfaatnya berkelanjutan," imbuh Menteri PU.

Program IBM diklaim sebagai investasi strategis yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Berbagai program yang dijalankan tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

P3TGAI misalnya, berperan dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui perbaikan jaringan irigasi. Sementara itu, program Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) membantu penyediaan akses air minum di desa-desa.

Sedangkan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) mendukung peningkatan kesehatan lingkungan melalui layanan sanitasi dan pengelolaan sampah.

Selain itu, program Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dan Pengembangan Kawasan Ekonomi (PKE) diharapkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi kawasan.

Pembangunan jembatan gantung juga dinilai penting untuk membuka akses masyarakat di daerah terpencil, termasuk bagi pelajar, petani, dan warga yang selama ini menghadapi keterbatasan konektivitas.

Dody menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk tetap menjaga agar setiap rupiah APBN dikelola dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

"Menghasilkan output dan outcome pekerjaan pembangunan yang sesuai mutu dan kualitas ditingkatkan, tertib dalam pertanggungjawabannya, serta memberikan manfaat nyata bagi ketahanan air, konektivitas wilayah, layanan dasar, dan penyediaan prasarana publik yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia," tuturnya.